Dengan profil jamaah seperti itu (banyak kalangan bawah), kita dapat meyakini sebagian besar yang masuk dalam jamaah yang berangkat tahun ini pasti tidak mampu melunasi Rp44 juta.
Kalau kita dapat bersepakat dengan pemerintah tanggal 14 ini diputuskan, jamaah hanya punya waktu 1 bulan melunasi," terangnya dalam RDP di Komisi VIII, Kamis 9 Februari 2023.
Pada rapat Pokja Haji Komisi VIII DPR RI, Rabu 8 Februari 2023, setelah mencoba untuk diefisiensikan, biaya haji diturunkan sebesar Rp96 juta.
Oleh karena itu, dalam RDP tersebut, Profesor Dian mengusulkan agar pelunasan biaya haji hanya dibebankan sebesar Rp15 juta saja.
BACA JUGA:Saldo BLT Sembako BPNT Cair Maret 2023, Pemilik e-KTP Bisa Dapat Rp300.000 Per Bulan
Untuk itu, ia menawarkan skema pembiayaan haji tahun ini dengan proporsi 40 persen : 60 persen.
Sebanyak Rp40 juta merupakan Bipih dan sekitar Rp56 juta disubsidi dengan dana nilai manfaat yang dikelola BPKH.
Dian mengusulkan kenaikan biaya pelunasan tidak langsung meloncat ke Rp44 juta.
Tapi dinaikkan secara perlahan sebesar Rp3 juta tiap tahun.
Dengan perhitungan tersebut, jika dimulai di tahun 2023, biaya pelunasan sebesar Rp15 juta.
Kemudian naik menjadi Rp18 juta di 2024.
Lalu menjadi Rp22 juta di 2025 dan seterusnya.
Alhasil selama 10 tahun, setoran pelunasan biaya keberangkatan haji dapat bernilai Rp44 juta pada tahun 2034.
"Skenarionya Rp25 juta sudah oke, tambahan pelunasan Rp15 juta tahun sekarang, start dari Rp 15 juta tahun 2023. Kemudian kenaikannya 3 juta, Rp 15 juta naik lagi Rp 18 juta dan seterusnya. Kalaupun naik Rp44 juta itu masih di 2034, karena kita punya dana BPKH 7 persen yang bisa mengangkat angka ini," jelasnya.
Dian menjelaskan, dengan mempertimbangkan dana jamaah yang diinvestasikan dengan imbal hasil 7 persen, di mana nilai manfaat sebesar Rp 20 triliun, maka biaya haji bagi 221 ribu jamaah dengan masing-masing orang sebesar Rp96 juta menjadi Rp 21 triliun, masih memungkinkan untuk dibantu dengan dana Rp 7 triliun.
"Karena ada nilai manfaat sebesar Rp 20 triliun. Dengan 221 ribu orang, kalau Rp 96 juta biayanya Rp 21 triliun, jadi Rp 21 triliun ambil tambahan Rp 7 triliun misalkan terpakai uang pangkal orang yang belum masuk, tapi dengan grafik yang ditunjukkan keberlanjutannya tetap dijaga," tambahnya.