Jika pekerjaannya adalah pegawai negeri, BUMN/BUMD maka akan terlihat pada saat proses memadupandakan data DTKS dengan data BKN.
BACA JUGA:Cek Jadwal Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Cair Oktober Ini, Uang Rp1 Juta Masuk KKS
BACA JUGA:KPM Ketiban Rezeki! Bansos PKH dan BPNT Rp400.000 Cair Via KKS
Jika KPM tercatat di BKN sebagai pegawai negeri, BUMN atau BUMD maka bantuan sosialnya akan dicoret tanpa pemberitahuan langsung.
2. Kemensos bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui para KPM yang memiliki upah di atas UMP atau UMK dan sumber gajinya berasal dari negara tidak layak untuk menerima bantuan sosial.
3. Bekerjasama dengan Kemendikbud dan Kementerian Agama
BACA JUGA:Kemnaker Beri Sinyal Positif UMP 2024 Bakal Naik, Segini Nominalnya
Para penerima PKH terutama komponen anak sekolah wajib terdaftar dalam Dapodik.
Apabila ada anak keluarga KPM namun namanya tidak masuk Dapodik, bantuannya tidak bisa dicairkan. Jadi pastikan anak anda sudah terdaftar di Dapodik jika ingin menerima PKH dan BPNT.
4. Bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Penerima PKH dan BPNT juga memiliki KIS PBI yaitu jaminan Kesehatan yang disubsidi oleh negara.
Apabila kartu KIS PBI nya tidak aktif maka akan berimbas pada penyaluran PKH dan BPNT.
BACA JUGA:2 BLT Kemensos Cair ke 431 Daerah Mulai Senin Ini, Segera Cek Namamu via HP!
BACA JUGA:Kemana Anggarannya? Pembangunan Rumah Sakit dan Jalan di Maluku Utara Tak Kunjung Selesai
6. Bekerjasama dengan Dukcapil Kemendagri. DTKS harus padan dengan Dukcapil, seperti KPM harus memiliki NIK yang aktif dan data yang valid.