Bulog Lubuk Linggau Serap 6.900 Ton Gabah, Musi Rawas Jadi Penyumbang Utama
Kepala Perum Bulog Kantor Cabang (KC) Lubuk Linggau, Muklis Affandi--
MUSI RAWAS, PALPRES.COM- Perum Bulog terus memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas harga gabah sekaligus menjamin ketersediaan stok beras nasional.
Salah satu strategi utamanya adalah menyerap hasil panen petani langsung di lapangan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni sekitar Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP).
Kepala Perum Bulog Kantor Cabang (KC) Lubuk Linggau, Muklis Affandi, mengungkapkan bahwa secara nasional target penyerapan GKP sebesar 4 juta ton telah tercapai.
Meski target terpenuhi, Bulog tetap membuka ruang bagi petani yang ingin menjual gabahnya sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
“Jika masih ada petani yang menjual gabah ke Bulog, kita tetap serap sesuai harga pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram,” ujar Muklis kepada wartawan.
Di wilayah kerja Bulog Lubuk Linggau yang meliputi Musi Rawas, Lubuk Linggau, dan Muratara (MLM), Kabupaten Musi Rawas menjadi penyumbang terbesar penyerapan gabah.
Dikatakannya, sejak awal tahun tercatat penyerapan mencapai 6.900 ton GKP, dan sekitar 90 persen di antaranya berasal dari Musi Rawas.
“Dari total 6.900 ton itu, hampir seluruhnya berasal dari Musi Rawas. Angka ini tertinggi di wilayah MLM,” jelasnya.
Meski tahun ini tidak ada lagi penambahan target, proses penyerapan gabah masih terus berjalan. Selain gabah, Bulog Lubuk Linggau juga menyerap komoditas jagung untuk memperkuat cadangan pangan.
Sepanjang tahun ini, penyerapan jagung mencapai 76 ton, dengan sekitar 50 persen disumbang oleh petani Musi Rawas.
Muklis menyebut penyerapan jagung cenderung lebih efektif karena banyak petani langsung mengantar hasil panennya ke gudang Bulog, sehingga mendapatkan harga yang lebih baik.
“Harga jagung yang diantar langsung ke gudang mencapai sekitar Rp6.400 per kilogram,” terangnya.
Ia menegaskan Bulog tetap membuka penyerapan gabah hingga akhir tahun, dengan ketentuan kualitas dan harga sesuai aturan pemerintah.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
