Hal itu sesuai dengan amanat dari Presiden Jokowi (Joko Widodo) pada saat pembukaan Rapat HIMPI ke-18 pada tahun 2023 lalu.
Untuk mewujudkan itu, pihak Kemenkop bakal membuat semacam konsorsium dengan melibatkan Bank Indonesia, OJK, dan Kemenko Perekonomian untuk menyusun aturan-aturan bagi Skema Credit Scoring tersebut.
Tak hanya itu saja, Yulius pun memastikan teknologi artificial intellegence dan machine learning akan digunakan juga.
Skema credit scoring dalam penyaluran KUR, lanjut Yulius, menjadi solusi bagi UMKM yang tidak memiliki aset sebagai agunan.
BACA JUGA:KUR BRI 2024 Ditolak? Jangan Khawatir, Ajukan Pinjaman KUPRA Aja
Mengingat, selama ini agunan menjadi momok atau kendala bagi pelaku UMKM yang melakukan peminjaman KUR di perbankan.
Melalui credit scoring ini diharapkan penyaluran KUR bisa semakin meningkat sehingga UMKM terbantu dalam meningkatkan skala usahanya.
Menurutnya, skema credit scoring juga akan meningkatkan peluang UMKM untuk mendapat persetujuan pinjaman serta dapat menjaga tingkat non performing loan (NPL/ kredit macet) dalam batas yang wajar.
Riset menunjukkan dengan credit scoring yang ditambahkan data alternatif dapat meningkatkan persetujuan (pinjaman) sebesar 10 persen dan menurunkan potensi NPL sebesar empat persen dibandingkan dengan penilaian yang hanya menggunakan data konvensional.
BACA JUGA:Begini Strategi Cara Ajukan KUR BRI 2024, Caranya Mudah dan Cepat, Pinjaman Cair Sampai Rp50 Juta
Lalu, penggunaan skema credit scoring dalam penyaluran pembiayaan kepada UMKM menjadi instrumen yang adil dan inklusif khususnya bagi nasabah baru yang belum pernah mengakses pembiayaan.
Saat ini, beberapa bank dan fintech sudah menggunakan credit scoring untuk penyaluran kredit namun masih belum optimal.
"Penggunaan data alternatif dalam credit scoring juga dapat meningkatkan prediksi risiko gagal bayar. T
ujuannya untuk nasabah baru yang belum pernah akses kredit perbankan," tandasnya.*