Setelah itu, pada periode 1995 hingga 1997 dilakukan upaya dalam percepatan pembangunan jalan tol melalui tender 19 ruas jalan tol sepanjang 762 km.
Namun sayang, upaya ini harus terhenti karena terjadinya krisis moneter pada Juli 1997.
Akibat penundaan tersebut membuat pembangunan jalan tol di Indonesia mengalami stagnansi.
Hal ini dibuktikan dengan hanya terbangunnya 13,30 km jalan tol pada periode 1997-2001.
Selanjutnya pada tahun 1998 Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.7/1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan Infrastruktur.
Lalu pada tahun 2002 Pemerintah kembali mengeluarkan Keputusan Presiden No. 15/2002 tentang penerusan proyek-proyek infrastruktur.
BACA JUGA:Warga Yogyakarta Segera Punya Jalan Tol Langsung ke Jawa Tengah, Lalui Salah Satu Keajaiban Dunia
Pemerintah juga telah melakukan evaluasi dan penerusan terhadap pengusahaan proyel-proyek jalan tol yang tertunda.
Sehingga mulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 terbangun 4 ruas jalan dengan panjang total 41,80 km.
Barulah pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang No.38 tahun 2004 tentang Jalan yang mengamanatkan pembentukan BPJT sebagai pengganti peran regulator yang selama ini dipegang oleh PT Jasa Marga.
Lalu proses pembangunan jalan tol di Indonesia kembali memasuki fase percepatan mulai tahun 2005.
BACA JUGA:Terpaksa Tender Ulang, Inilah Megaproyek Jalan Tol Terpanjang di Indonesia, Apa Penyebabnya?
BACA JUGA:Pangkas Waktu, Jalan Tol Baleno Rampung 2024, Gunakan Pekerja Lokal