Sedangkan bagi Dinas Perdagangan dan DKPP untuk segera membuat Prognosa Neraca Pangan disertai permasalahan dan tindak lanjutnya.
Untuk Roadmap Sampah agar ditampilkan regulasinya.
"Terkait tenaga kerja harap dilengkapi datanya dari angka pengangguran, peserta yang ikut pelatihan yang bekerja dan belum bekerja.
BACA JUGA:Pemprov Sumsel Gelar Sholat Isya dan Tarawih Bersama di Griya Agung Bersama Anak Yatim Piatu
BACA JUGA:6 Toko Emas Terpercaya di Palembang dengan Model Kekinian, Bisa Beli Via Online
Serta pisahkan pengangguran musiman, belum ada skill, dan pengangguran penuh.
Untuk OPD yang tidak dikoreksi, harap juga mengecek kembali kelengkapan data-datanya," ucapnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni juga menghadiri menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kemendagri terkait Isu-Isu Strategis terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemda) secara virtual.
Rapat tersebut juga dilaksanakan secara virtual di Ruang Rapat Griya Agung Palembang, Rabu, 27 Maret 2024.
BACA JUGA:Ada yang Berusia Puluhan Tahun Lamanya, Inilah Deretan Mall Terbaik di Palembang
BACA JUGA:Syariah Festival Sriwijaya 2024 Momentum Tingkatkan Ekonomi Syariah di Sumsel
Dalam Rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan beberapa hal yang mengenai situasi terkini dan akan datang serta perlu diantisipasi, dan juga ada yang bersifat pokok dan umum.
"Saya minta rekan-rekan melaksanakan tugas ini dengan baik karena rekan-rekan bertugas mengisi kekosongan tanpa mengurangi ketegasan sebagai pemimpin agar program pembangunan dan layanan publik tetap berjalan.
Sehingga perilaku Saudara juga harus menyesuaikan dengan tujuan ini," tegas Tito.
Prinsip ini diminta Tito menjadi basis para Penjabat Kepala Daerah yang ditugaskan dalam menentukan langkah dan tujuan.
BACA JUGA:Pizza Hut Palembang Berbagi Bersama di Bulan Ramadan, Ajak Anak Panti Asuhan Buka Puasa