Pembebasan BBNKB kedua dan pajak progresif memang dinilai bisa memberi sejumlah manfaat.
Sebelumnya Korps Lalu Lintas (Korlantas Polri) sudah beberapa kali mengusulkan kepada Pemda agar bisa menghapus BBN sekaligus pajak progresif.
Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih taat menunaikan kewajibannya membayar pajak kendaraan.
"Makanya kami minta, pak balik nama semua sesudah beli (kendaraan bekas). Kalau ada yang bilang mahal pak, BBN II mahal, makanya kami minta Pak Gubernur, BBN II hilangin aja karena mahal, orang jadi enggak mau bayar pajak," kata Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus pada Maret 2023.