PALPRES.COM- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa menaikkan literasi dan inklusi keuangan menjadi 100 persen.
Hal ini mengacu dari data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2023.
Diketahui untuk inklusi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 75,02 persen.
Sementara literasi keuangan masyarakat mencapai 65,4 persen.
BACA JUGA:Mantan Kepala OJK Sumbagsel Terseret Dugaan Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB, Kini Diperiksa Bareskrim
BACA JUGA:OJK Sumsel Komitmen Dorong Pengembangan Ekonomi Daerah di Sumsel Lewat Program Unggulan
Target yang diminta oleh Sri Mulyani ini menjadi tantangan bagi Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar.
Diharapkan target inklusi keuangan dan literasi keuangan yang diminta Sri Mulyani bisa dipenuhi selama periode kepemimpinan Mahendra.
Seperti diketahui, jika Mahendra menjabat Ketua Dewan Komisioner OJK hingga 2027.
Itu artinya, tenggat waktu yang diberikan harus bisa terpenuhi dalam waktu 3 tahun.
BACA JUGA:Wacana Pemerintah Menaikkan Bea Masuk 200 Persen, Begini Reaksi Kadin Indonesia
BACA JUGA:Gagal Digaet Investor AS, Proyek DME Tanjung Enim Mulai Ditawarkan Ke investor China
“Masih 25 persen lagi the last mile untuk inklusinya. Untuk literasinya masih half way to go,” ungkap Sri Mulyani dalam acara Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan di Gedung Kementerian Keuangan, pada 25 Juni 2024 lalu yang dikutip dari beragam sumber.
“Itu seharusnya bisa dicapai dalam waktu selama Bu Kiki (Frederica Widyasari Dewi) dan Pak Mahendra di OJK, Janji ya, Pak?,” ujar Sri Mulyani.
Sebagai informasi, pemerintah memiliki target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024.