PALPRES.COM - Presiden Jokowi menyebut terdapat sejumlah dampak positif dari subsidi BBM di masa pemerintahannya.
Sayangnya, kebijakan ini dirasakan kurang mendapatkan dukungan penuh.
Diketahui, pemerintah memang sempat menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM sebesar lebih dari 3 kali lipat yakni dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan kebijakan pengalihan subsidi BBM dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat mikin dan rentan.
BACA JUGA:Bisa Dapat Tingkatkan Kreatifitas Batu Akik Pirus Cocok Buat Kamu
Ini dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) antara lain dalam bentuk bantuan langsung tunai, bantuan subdisi upah (BSU) serta 2 persen dana transfer umum untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek, nelayan dan perlindungan sosial tambahan.
Di akhir masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menyebutkan dampak positif dari subsidi BBM.
Pernyataan ini tertuang dala postingan di media sosial X yang diunggak pada Sabtu, 12 Oktober 2024.
"Tidak semua kebijakan yang saya ambil mendapat dukungan penuh dari publik.
BACA JUGA:Perkenalkan Koleksi Eco-Friendly, Brand Indonesia RAEGITAZORO Meriahkan Moscow Fashion Week
BACA JUGA:Modal Rp 200 Jutaan Aja, Kamu Sudah Dapat 5 Merek Mobil Mewah Ini, Keren Dibawa Kondangan!
Misalnya, saat pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi BBM untuk membangun infrastruktur.
Namun hasilnya jelas, kita berhasil menurunkan biaya logistik, mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan daya saing Indonesia," ungkapnya.
"Kebijakan hilirisasi juga sukses menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan menarik investasi besar.