Marwan menyebut, perlunya intervensi segera dari pemerintah dalam menangani sejumlah persoalan.
Karena hingga saat ini belum ada kejelasan padahal sudah sangat jelas akan mengganggu pelaku industri telekomunikasi nasional, terutama para operator.
Tantangan regulasi yang tengah diperjuangkan oleh XL Axiata salah satunya menyangkut insentif untuk Biaya Regulasi.
BACA JUGA:7 Tipe HP Merek Nokia yang Pernah Beken Pada Zamannya, Nomer Berapa yang Kamu Punya?
Beban biaya yang harus dipikul oleh XL Axiata untuk menopang operasional ini, termasuk pajak spektrum frekuensi, semakin mahal dan memberatkan.
”Dalam menjalankan bisnis telekomunikasi di Indonesia, kami selaku operator selalu berupaya mematuhi setiap kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh regulator, dalam hal ini pemerintah,” ungkapnya.
Salah satunya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari spektrum frekuensi.
Dan secara berkala terus mengalami peningkatan, hal tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan biaya operasional operator.
BACA JUGA:5 Rekomendasi HP Untuk Para Driver Ojol, Dijamin Awet Karena Anti Banting dan Tahan Debu Air
BACA JUGA:6 Kategori Penerima Bansos PKH Tahun 2025, Kamu Bisa Ajukan Diri Secara Mandiri Via HP
XL Axiata berharap pemerintah dapat memperhatikan beban regulasi yang saat ini dibebankan kepada industri telekomunikasi.
Rasio biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP) terhadap pendapatan kotor operator telah mencapai 13-14%, melebihi batas wajar yang ideal 5-10%.
Terkait dengan kebutuhan atas tambahan spektrum atau frekuensi untuk peningkatan kualitas layanan, XL Axiata juga mendorong pemerintah untuk menggelar lelang spektrum yang cocok untuk jaringan 4G dan 5G.
XL Axiata berminat mengikuti lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz yang akan diselenggarakan.
BACA JUGA:GA BIKIN KANTONG JEBOL! Berikut 9 Merek HP Keren yang Bisa Kamu Beli Pada Oktober Ini