Risikonya, anak-anak bisa kehilangan rumah warisan satu-satunya karena orang tuanya pernah dituduh tindak pidana.
“Yang juga penting untuk dicermati adalah prosedur perampasan (blokir, sita, pembuktian), di mana didalilkan setelah aset disita, pihak yang keberatan harus membuktikan bahwa harta itu sah (reverse burden of proof).
BACA JUGA:Kuasa Hukum Tersangka Kasus OTT di Dinas PUPR OKU Bakal Ajukan Justice Collaborator
Ini membalik beban pembuktian ke rakyat.
Risikonya, rakyat yang tidak paham hukum bisa kehilangan aset karena tidak mampu menunjukkan dokumen formal,” papar Harris Arthur Hedar.
Karena itu, Harris Arthur Hedar menyarankan pembahasan RUU memperjelas definisi pasal-pasal yang kontroversial tersebut.
Mulai dari Istilah 'tidak seimbang', di mana harus punya ukuran objektif, laporan pajak, standar profesi, atau data ekonomi.
BACA JUGA:Dahlan Iskan Dituding Tersangka, Kuasa Hukum: Fitnah dan Pembunuhan Karakter!
BACA JUGA:Sidang Gugatan Karhutla di Sumsel Masuki Tahap Kesimpulan, Kuasa Hukum Tanggapi Sejumlah Kejanggalan
Juga perlindungan kepada pihak ketiga dan ahli waris, untuk ditegaskan bahwa harta orang beritikad baik tidak boleh dirampas.
Pembuktian Beban Penegak Hukum
Pun demikian soal pembuktian, kata Harris Arthur Hedar, harus tetap menjadi beban aparat penegak hukum.
Karena siapa yang menuduh wajib membuktikan, bukan rakyat.
Termasuk harus ada putusan pengadilan independen sebagai syarat mutlak perampasan, karena tidak boleh ada perampasan tanpa persetujuan hakim.
“Begitu pula proses perampasan, harus transparan dan mengutamakan akuntabilitas publik sehingga proses perampasan harus terbuka, diawasi media dan masyarakat.
Negara juga harus menyediakan bantuan hukum gratis, terutama bagi rakyat kecil yang terdampak,” tegasnya.