“Kenapa kalau TNI tidak ada honorer? Polri tidak ada honorer.
BACA JUGA:Resmi! Majelis Hakim PN Tipikor Palembang Hentikan Perkara Haji Halim
BACA JUGA:Banjir di Talang Jambe, Warga Harap Pemerintah Ambil Langkah Konkret
Jaksa tidak ada honorer. Hakim tidak ada honorer.
DPR tidak ada honorer juga kan, Bu. Tapi kenapa giliran guru kok ada honorer?” ujarnya.
Menurut Hamdani, persoalan guru juga diperparah oleh tata kelola yang tidak terpusat dalam satu kementerian.
“Guru ini tidak satu pintu. Ada yang di bawah Kementerian Agama, ada yang di bawah Kemendikdasmen.
BACA JUGA:Jelang Ramadan, Ini Daftar Minuman yang Sebaiknya Dihindari Saat Sahur
BACA JUGA:Resmi Naik Pangkat, Inilah Sosok AKBP Adi Safril yang Dikenal Loyal dan Berdedikasi Tinggi
Ini yang membuat penyelesaiannya jadi terkasta,” katanya.