LHOKSEUMAWE, PALPRES.COM — Bea Cukai Lhokseumawe membuka ruang lebih lebar bagi masyarakat dan pengguna jasa untuk menyampaikan kritik, masukan hingga saran terkait pelayanan kepabeanan dan cukai.
Hal itu dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Selasa 29 September 2026.
Forum tersebut bukan sekadar agenda tahunan. Berbagai pihak diajak duduk bersama untuk melihat langsung bagaimana pelayanan dan pengawasan kepabeanan serta cukai berjalan di lapangan.
Kegiatan mengusung tema “Sinergi Pelayanan dan Pengawasan untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Kepabeanan dan Cukai”.
BACA JUGA:Campus Goes to Customs: Mahasiswa Diingatkan Waspada Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai
BACA JUGA:Rokok Ilegal hingga Ponsel Dimusnahkan Bea Cukai Aceh, Totalnya Rp1,83 Miliar
Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe Bambang Sutarjo membuka langsung kegiatan tersebut.
Sejumlah unsur turut hadir, mulai dari akademisi, insan media, pengguna jasa, tokoh masyarakat hingga stakeholder terkait.
Bambang mengatakan, masukan dari masyarakat dan pengguna layanan sangat dibutuhkan Bea Cukai untuk melihat bagian mana yang masih perlu diperbaiki.
“Forum Konsultasi Publik ini menjadi wadah bagi kami untuk mendengar secara langsung pandangan, masukan, dan aspirasi dari masyarakat serta pengguna layanan.
BACA JUGA:Bea Cukai Aceh Buka Ruang Masukan Masyarakat, Ternyata Ini yang Jadi Sorotan
Masukan tersebut menjadi bahan penting bagi kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan,” ujar Bambang.
Menariknya, FKP kali ini juga menghadirkan perspektif akademisi melalui Dr. Nur Hafni, S.Sos., MPA, Ketua Jurusan Administrasi Universitas Malikussaleh.
Ia mengangkat konsep “Collaborative Customs Governance” atau tata kelola kepabeanan kolaboratif.