Konsep ini menekankan bahwa masyarakat jangan hanya diposisikan sebagai penerima pelayanan.
BACA JUGA:Ancaman Keamanan Data Mengintai, Bea Cukai Aceh Bekali Pegawai dengan Jurus Ini
BACA JUGA:Hadapi Masalah Hukum, Pegawai Bea Cukai Lhokseumawe Dibekali Pengetahuan Ini
Sebaliknya, masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat ditempatkan sebagai mitra dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
Menurut Nur Hafni, tata kelola pelayanan publik telah mengalami perubahan.
Pola yang sebelumnya lebih banyak bertumpu pada aturan dan birokrasi berkembang ke arah kinerja, nilai publik, partisipasi hingga kolaborasi.
Dalam tata kelola kolaboratif, para pihak bahkan bisa berperan sebagai co-producer atau ikut menghasilkan layanan publik.
BACA JUGA:Customs Goes to School, Bea Cukai Lhokseumawe Bongkar Tugasnya di Hadapan Siswa
BACA JUGA:Bea Cukai dan Aparat Bongkar Ladang Ganja di Aceh Utara, Luasnya Bikin Terkejut
Gagasan tersebut kemudian dituangkan melalui empat pendekatan, yakni co-design, co-production, co-evaluation dan co-learning.
Artinya, Bea Cukai tidak bekerja sendiri.
Pengguna jasa, akademisi, Ombudsman, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya dapat menjadi bagian dari ekosistem pelayanan dan pengawasan kepabeanan serta cukai.
Nur Hafni juga menawarkan Lhokseumawe sebagai pilot project Collaborative Customs Governance.
BACA JUGA:Rp1,8 Miliar Diselamatkan! Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Moge di Jalan Tol
BACA JUGA:Bea Cukai Aceh Perkuat Pengawasan Ekspor Batu Bara, Petugas Turun Langsung ke Lapangan
Keberhasilannya dapat dilihat melalui sejumlah indikator.