Prabowo menyebut MBG sebagai investasi untuk generasi masa depan. Dalam rancangan APBN 2026, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun.
Tetapi semakin besar sebuah program, semakin besar pula tuntutan tata kelolanya.
Program yang menyangkut makanan puluhan juta anak tidak cukup hanya memiliki niat baik.
Ia membutuhkan standar gizi, keamanan pangan, rantai pasok, pengawasan, tenaga profesional, dan sistem pertanggungjawaban yang ketat.
Peristiwa keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi peringatan keras.
Ribuan siswa dan guru dilaporkan sakit, dan pemerintah kemudian memperketat pengawasan dapur serta distribusi makanan.
Di sini terlihat sebuah hukum sederhana pemerintahan:
“Semakin besar ambisi kebijakan, semakin tinggi tuntutan profesionalismenya”.
Perlu Dukungan Data Empiris
Pemerintahan Prabowo juga menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu agenda utama.
Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras meningkat secara signifikan.
Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton. Ini tentu merupakan perkembangan penting.
Namun, swasembada pangan jangan berhenti pada angka produksi dan cadangan pemerintah.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah petani menjadi lebih sejahtera?
Apakah konsumen mendapatkan pangan dengan harga terjangkau?
Apakah produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan?
Apakah ketergantungan pada impor benar-benar berkurang tanpa mengorbankan stabilitas harga?