Prabowo seringkali menekankan program efisisiensi.
Namun kenyataannya jumlah menteri, wakil menteri dan pejabat lembaga negara terhitung gemuk.
Ini tentu suatu paradoks. Mungkin saja alasan untuk merangkul banyak kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya. Jadinya koalisi pemerintahan menjadi sangat besar.
Secara praktis, ini menguntungkan. Pemerintah relatif tidak terlalu direpotkan oleh oposisi parlementer yang kuat. Tetapi dari perspektif demokrasi, terdapat paradoks.
Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil ruang oposisi yang menyampaikan kritik.
Padahal demokrasi bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Demokrasi juga membutuhkan mereka yang kalah untuk tetap mempunyai ruang mengawasi mereka yang menang.
Oposisi yang sehat bukan musuh pemerintah. Justru ia dapat menjadi cermin.
Karena itu, Prabowo perlu memastikan bahwa stabilitas politik tidak dibayar dengan hilangnya mekanisme kritik.
Tidak Cukup Hanya Gagasan, Melainkan Eksekusi
Prabowo sebenarnya tidak kekurangan gagasan.
Justru sebaliknya, pemerintahannya mempunyai terlalu banyak agenda besar: pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
Pertanyaannya adalah apakah mesin birokrasi mampu mengerjakannya secara bersamaan. Di sinilah peran menteri yang dinilai kegemukan menjadi sangat menentukan.
Menteri bukan sekadar pelaksana perintah presiden.
Menteri adalah penyaring, penerjemah dan penguji gagasan presiden. Seorang menteri seharusnya mampu mengatakan kepada presiden:
“Ini bisa dilakukan.” - “Ini terlalu mahal.”- “Ini berisiko.”- “Ini harus ditunda.”- “Ini sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda.”
Jika semua menteri hanya berkata siap, Pak, presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi terpentingnya.