Demokrasi Kita: Antara Musyawarah Pancasila atau Konsensus Oligarki?

BACA JUGA:Rahasia Herbal Tradisional, Ini Manfaat Daun Mindi bagi Kesehatan Tubuh

Salah satu konsekuensi dari sistem multi partai ekstrem adalah terbentuknya koalisi besar yang cenderung pragmatis.

Hampir seluruh partai politik berupaya masuk ke dalam pemerintahan, sehingga ruang oposisi menjadi sangat sempit atau bahkan nyaris tidak ada.

Dalam perspektif teori demokrasi, oposisi memiliki fungsi vital sebagai mekanisme kontrol dan penyeimbang kekuasaan (Dahl, 1989).

Ketika oposisi melemah, sistem politik berisiko mengalami apa yang oleh O’Donnell (1994) disebut sebagai delegative democracy, yakni demokrasi yang prosedural tetapi miskin akuntabilitas substantif.

BACA JUGA:7 Hari Lagi Cair! Segini Gaji PNS Golongan Ia - IVe Maret 2026

BACA JUGA:Berbuka Puasa Sesuai Sunnah: Dahulukan Kurma atau Air Putih?

Kondisi ini menyebabkan kritik terhadap pemerintah menjadi sporadis, personal, dan sering kali datang dari luar institusi formal, seperti masyarakat sipil dan media massa, bukan dari parlemen itu sendiri.

Partai Politik, Rekrutmen Elit, dan Biaya Demokrasi

Permasalahan lain yang bersifat struktural adalah melemahnya fungsi partai politik sebagai institusi kaderisasi dan pendidikan politik.

Partai lebih sering berperan sebagai kendaraan elektoral menjelang pemilu, bukan sebagai organisasi ideologis yang bekerja secara berkelanjutan.

BACA JUGA:Bakal Jadi Ikon Baru Lahat! Bupati Bursah Zarnubi Sulap Danau Batu Jadi Wisata Alam Terpadu

BACA JUGA:Ramadan Aman! Babinsa dan Polsek Jarai Masuk ke Desa-Desa Pastikan Warga Tidur Nyenyak

Tingginya biaya politik dan praktik mahar politik berdampak langsung pada kualitas rekrutmen anggota legislatif.

Pemilu yang seharusnya menjadi mekanisme evaluasi rakyat terhadap kinerja partai justru bergeser menjadi rutinitas elektoral yang mahal dan sarat pragmatisme.

Dalam konteks ini, pemilu kehilangan dimensi substantifnya sebagai sarana perbaikan kualitas demokrasi.

Penutup

Sumber: