Pemkab Muba Gelar Bimtek Tata Kelola Pemdes dah Pengelolaan Aplikasi Siskeudes V 2.0.7
Pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan Siskeudes Online, yang telah diterapkan di seluruh desa di Kabupaten Musi Banyuasin. -Foto Dinas Kominfo Muba-
PALEMBANG, PALPRES.COM- Guna meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pemkab Musi Banyuasin (Muba) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Aplikasi Siskeudes versi 2.0.7 di Hotel The Zuri Palembang pada 12–15 Juni 2025.
Bimtek ini diikuti oleh para kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, dan bendahara desa dari lima kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin, yakni Kecamatan Sekayu, Lawang Wetan, Batang Hari Leko, Keluang, dan Jirak Jaya.
Hadir dalam pembukaan kegiatan ini Dirjen Bina Pemdes Kemendagri RI, Kepala Dinas PMD Provinsi Sumsel.
BACA JUGA:Wujudkan Lingkungan Kerja Bersih Narkoba, Badak LNG Adakan Bimtek Penggiat P4GN
BACA JUGA:Dinas Kominfo dan Bappeda Muba Hadiri Sosialisasi Serta Bimtek IMDI
Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Provinsi Sumsel, Bupati Muba diwakili Staf Khusus bupati, Camat BHL, Camat Sekayu, Camat Lawang Wetan.
Camat Jirak Jaya, Camat Keluang diwakili Kasi PPDK, unsur Kejaksaan dan Polres Muba, Ketua DPRD Muba diwakili Ketua Komisi I, DPMD Muba, serta Ketua DPC APDESI Kabupaten Muba.
Adapun para narasumber berasal dari berbagai instansi seperti Kemendagri Bina Pemerintahan Desa.
Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, Konsultan Pajak Serta Kejari Muba.
BACA JUGA:Tekan Angka Stunting, Dikbud Muba Gelar Bimtek Pendidikan Kapasitas PAUD Holistik Intergratif
BACA JUGA:Kemenag Sumsel Gelar Bimtek dan Aktivasi Sahabat Religi, Optimalkan Fungsi Kehumasan
Dalam sambutannya, Dirjen Bina Pemdes, La Ode Ahmad P. Bolombo, menekankan bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes bukan hanya soal teknologi.
Tetapi bagian dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
