Wagub Cik Ujang Jawab Pandangan Fraksi DPRD Sumsel Soal Raperda APBD 2024

Sistem Elektronik Retribusi Online Sumatera Selatan (E-ROS) pun tengah dikembangkan untuk mendukung transparansi dan efisiensi.

Kepada Fraksi PDI Perjuangan, Cik Ujang menyampaikan bahwa Pemprov akan mempertimbangkan usulan peningkatan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam RAPBD Tahun Anggaran 2026.

Langkah ini akan menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah demi pemerataan akses keadilan.

BACA JUGA:QRIS Sriwijaya Badminton Cup Resmi Dibuka, Wagub Sumsel Cik Ujang Tekankan Semangat Sportivitas

BACA JUGA:Cik Ujang Minta Anggota Dewan Dapil Sumsel di Senayan Dorong Pembangunan Jalan Tol Sumsel-Bengkulu

Terkait Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Pemprov menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap serapan anggaran dilakukan secara berkala sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri.

Evaluasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan mempercepat realisasi program kerja di tingkat SKPD.

Lebih lanjut, Cik Ujang menegaskan bahwa pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan tetap menjadi fokus utama pembangunan.

Ia menekankan pentingnya program-program yang meningkatkan kesejahteraan agar ketergantungan pada bantuan sosial bisa dikurangi.

BACA JUGA:Wagub Cik Ujang Hadiri Rakortek Perumahan Perdesaan, Siap Dukung Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo

BACA JUGA:Wagub Cik Ujang Dorong Bank Sumsel Babel Kucurkan Bantuan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Kecil

Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, menyatakan bahwa jawaban yang disampaikan Pemprov telah sesuai dengan ekspektasi fraksi-fraksi di DPRD.

Ia menjelaskan bahwa pembahasan lanjutan akan dilakukan oleh komisi-komisi DPRD bersama OPD terkait mulai 20 hingga 25 Juni 2025.

Nopianto menambahkan, rapat konsultasi lanjutan akan digelar pada 3 Juli 2025 bersama Badan Anggaran, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan Inspektorat.

Ia berharap kerjasama dan saling pengertian antar pihak dapat menghasilkan rumusan terbaik demi kepentingan masyarakat Sumsel.

Sumber: