Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Sistem belum terintegrasi dengan seluruh SKPD secara online, sehingga pemindahan data-data keuangan masih dilakukan dengan cara manual, kemudian kurang fleksibelnya aplikasi SIMDA Keuangan sehingga seluruh perbaikan sistem aplikasi hanya bisa menunggu respon dari pengembang program SIMDA Keuangan dan yang terakhir permasalahan sumber daya manusia selaku operator yang masih belum maksimal dalam pengoperasian SIMDA Keuangan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruang lingkup dari suatu proses pembinaan aset/barang milik Pemerintah Daerah meliputi adanya pemberian pedoman (petunjuk  pelaksanaan dan petunjuk teknis), proses bimbingan intensif, proses pelatihan dan supervisi terhadap pelaksanaan pengelolaan aset/barang milik pemerintah daerah.

Dengan demikian, berbagai upaya pengelolaan aset/barang milik daerah di atas, harus dilaksanakan  secara menyeluruh dan dalam waktu yang bersamaan, karena berbagai bentuk upaya optimalisasi pengelolaan aset/barang milik daerah tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.

Oleh karena itu perlu perhatian serius dan dukungan yang lebih maksimal dari unsur Pimpinan Pemerintahan Daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan aset/barang milik pemerintah daerah; upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola aset/barang milik daerah.

Sehingga pengelolaan aset/barang milik daerah akan lebih tepat, benar dan profesioal; serta adanya pemberian apresiasi dari Pimpinan Pemerintah Daerah terhadap organisasi perangkat daerah yang telah mengelola aset/barang milik pemerintah daerah secara benar, tepat dan profesional. (*)

Sumber: palpres.com