Side Event Presidensi G20 di Palembang: Sinergi Mendorong Digitalisasi Sistem Pembayaran

PALPRES.COM- Sebagai kontribusi nyata dalam perluasan implementasi digital dan meningkatkan pemahaman mengenai manfaat dan agenda strategis G20, serta membangun optimisme dalam mendukung keterlibatan Presidensi G20 Indonesia, Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya menyelenggarakan kegiatan side event Presidensi G20 Leaders Talk : Digitalization on Payment System yang dirangkaikan dengan Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) Sumatera Selatan bertajuk “Digital Kito Galo”.

Kegiatan ini dilakukan secara hybrid pada Jumat (10/6), yakni secara offline di Hotel Aryaduta Palembang dan secara online melalui platform Zoom Meeting.

Sebelum agenda Leaders Talk berlangsung, dilaksanakan terlebih dahulu kegiatan pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Erwin Soeriadimadja, menggantikan pimpinan sebelumnya, Hari Widodo. 

Dalam kegiatan ini, hadir Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, S.H.M.M, Anggota Komisi XI DPR RI, Ir. H. Achmad Hafisz Tohir, pimpinan Bank Indonesia baik tingkat pusat maupun Kantor Perwakilan, dan berbagai pimpinan perbankan, serta instansi vertikal lainnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, hadir juga sebagai narasumber Leaders Talk yakni Ketua Umum Kadin Indonesia, Mohammad Arsjad Rasyid Prabu Mangkuningrat, Ketua Komite Sistem Pembayaran Ritel Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Abraham Josef A., dan akademisi sekaligus anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, Muhammad Edhie Purnawan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, dalam keynote speech-nya menyampaikan bahwa salah satu agenda penting finance track dalam presidensi Indonesia di G20 adalah peran Indonesia sebagai bagian dari inisiatif global untuk mendorong digitalisasi sistem pembayaran yang makin penting bagi perekonomian global di masa depan.

Untuk itu, terdapat tiga hal utama yang digagas Indonesia selama presidensi G20 terkait digitalisasi sistem pembayaran. Pertama, mendorong dan memperluas kerja sama digitalisasi sistem pembayaran antarnegara (cross border payment) agar makin mudah, cepat, murah, dan tentunya aman. 

Kedua, kerja sama untuk membangun prinsip dan kaidah yang penting dalam pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC), di mana ke depan, CBDC merupakan suatu keniscayaan karena memiliki banyak potensi untuk mendukung kepentingan publik di era uang digital.

Dan yang ketiga adalah digitalisasi sistem pembayaran untuk makin mendorong inklusi ekonomi dan keuangan, dengan sasaran khusus bagi kelompok UMKM, kaum muda (milenial), dan perempuan. Dengan agenda dan gagasan Indonesia untuk digitalisasi sistem pembayaran ini diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi global pada umumnya dan Indonesia pada khususnya yang lebih kuat, berkelanjutan, serta inklusif.

Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru menyampaikan dalam sambutannya bahwa digitalisasi merupakan salah satu modal penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan.

“Untuk itu, saya tekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan guna meningkatkan digitalisasi. Salah satu aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam mendorong digitalisasi adalah dari sisi infrastruktur dan konektivitas jaringan telekomunikasi yang harus terus dioptimalkan sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas di berbagai wilayah Sumatera Selatan,”ungkap Herman Deru.

Ketua Komite Sistem Pembayaran Ritel Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Abraham Josef A. menyampaikan apresiasi atas perkembangan digitalisasi di Sumatera Selatan. Hal ini antara lain terlihat dari telah dibentuknya 18 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta peningkatan jumlah merchant dan transaksi QRIS di Provinsi Sumatera Selatan yang terus mengalami peningkatan, yakni mencapai 395.173 merchant hingga akhir bulan Maret 2022.

Total nilai transaksi melalui QRIS di Sumatera Selatan pada 2021 mencapai Rp363,98 miliar dengan 5,52 juta transaksi dan periode 2022 (Januari – Februari) mencapai Rp106,35 miliar dengan 1,15 juta transaksi.

“Kedepan, ASPI menilai bahwa terdapat beberapa hal yang masih harus diperkuat kembali yakni kolaborasi antar stakeholders  lintas institusi guna meningkatkan penetrasi sistem pembayaran secara digital, dan meningkatkan interkonektivitas dan interoperabilitas intrumen sistem pembayaran,”jelas Abraham.

Sumber: