BPK Minta Pemkab Anggarkan Operasional Lab DLH Banyuasin

PANGKALAN BALAI, PALPRES.COM - Akibat tidak dianggarkan, laboratorium Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuasin menjadi temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI.

"Ya, informasi itu benar, tapi bukan temuan. Sifatnya hanya arahan dari BPK. Tidak boleh petugas meminta uang transpor dan makan dengan perusahaan," ujar Kepala DLH Banyuasin Izromaita.

Ia menyatakan, berdasarkan pemeriksaan BPK beberapa waktu lalu, temuan itu bukan bentuk kerugian negara yang mengarah kepada masalah tindakan hukum.

"Menurut BPK, dalam melayani, Pemkab Banyuasin mestinya menganggarkan biaya operasional Laboratorium DLH," ujar Izromaita.

Munculnya permasalahan ini akan ditindaklanjuti pihaknya. Dengan membahasnya bersama Bupati dan Sekda untuk dianggarkan.

Menurut dia, selama ini pihak perusahaan meminta dilakukan analisis limbah dan emisi cerobong asap pabrik kepada Laboratorium DLH. Pihak perusahaan yang butuh sudah sewajarnya menyiapkan anggaran untuk petugas ke lapangan, sedangkan pihaknya tidak ada anggaran untuk kegiatan itu.

"Ada komitmen Bupati dan Sekda akan dianggarkan mulai tahun depan. Itu pun sesuai kemampuan daerah," pungkasnya. BUD

Sumber: