Honda

RAPBN 2023 Dirancang Fleksibel, Menkue: Sering Kita Sebut Shock Absorber

RAPBN 2023 Dirancang Fleksibel, Menkue: Sering Kita Sebut Shock Absorber

(tangkapan layar) Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keterangan usai Sidang Kabinet Paripurna yang membahas tentang nota keuangan dan RAPBN 2023 di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 8 Agustus 2022.-Foto: BPMI Setpres/Rusman-presidenri.go.id

BACA JUGA:Bea Lelang 0%, Kemenkue: Dukungan UMKM Terdampak Pandemi

Untuk itu, Menkeu pun mendorong agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat terus dijaga, terutama berkaitan dengan faktor-faktor di sisi domestik karena situasi global penuh ketidakpastian. Seperti diketahui, faktor dalam negerinya adalah konsumsi dan investasi serta belanja pemerintah.

“Bapak Presiden minta untuk tahun 2022 ini seluruh kementerian/lembaga fokus merealisasi belanja pemerintah dan terutama dipakai untuk membeli produk-produk yang memiliki kandungan lokal tinggi, dalam hal ini produk dalam negeri Bangga Buatan Indonesia. Ini semuanya akan bisa mendukung pemulihan ekonomi yang makin kuat di kuartal ketiga dan kuartal keempat pada saat lingkungan global sedang mengalami kecenderungan gejolak,” jelasnya.

Dari sisi belanja negara, Menkeu menyebut bahwa pihaknya akan tetap mendukung berbagai program prioritas nasional, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama, kemudian pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di dalamnya, serta penyelenggaraan Pemilu.

“Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan seperti akumulasi dari Dana Abadi Pendidikan yang akan terus dikelola sebagai juga warisan untuk generasi yang akan datang, maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber,” ucapnya.

BACA JUGA:Pemerintah Optimis Pertumbuhan Ekonomi di Atas Inflasi, Ini Alasannya

Dari sisi pendapatan, Menkeu menjelaskan bahwa penerimaan pajak pemerintah dari komoditas yang sangat tinggi pada tahun ini mungkin tidak akan terulang pada tahun depan. Pemerintah memproyeksikan Rp279 triliun penerimaan pajak yang berasal dari komoditas. Demikian halnya dengan bea cukai yang pada tahun 2022 mendapatkan Rp48,9 triliun, menurut Menkeu tidak akan dapat terulang pada level yang sama.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: