Penguasa Palembang Sebelum Sriwijaya (Bagian Keempat)

Oleh Dudy Oskandar
(Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan)

TETAPI kebanyakan dari ahli sejarah dan ahli arkeologi memberikan bukti yang meyakinkan, bahwa lokasi ibukota Kedatuan Sriwijaya itu berada di Palembang.

Dan akhirnya dalam paparan oleh tim penelitian arkeolog dan tim penelitian Bakosurtanal mengenai pusat Kedatuan Sriwijaya pada pertemuan dengan Menteri P dan K dan Menteri Parpostel di Jakarta tanggal 4 Juni 1990 dan dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan di Palembang tanggal 18 Juni 1990, disampaikan kesimpulan bahwa keberadaan Kedatuan  Sriwijaya berdasarkan prasasti dan didukung bukti-bukti arkeologi lainnya adalah di Palembang, Sumatera Selatan.

Dari penelitian sejarah dimaksud, ternyata Sriwijaya merupakan kerajaan maritim, yang pernah menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional selama berabad-abad.

Dalam zaman kejayaannya, Sriwijaya pernah menguasai Kerajaan Melayu (Jambi), Kerajaan Taruma (Jawa Barat), Jawa Tengah, Kedah (Malaysia), Muangthai Selatan, dan Khmer (Kamboja).

BACA JUGA:Penguasa Palembang Sebelum Sriwijaya (Bagian Ketiga)

Tujuan ekspedisi angkatan laut Sriwijaya dengan menaklukkan tempat-tempat pelabuhan, bukan sekedar meluaskan teritorial tetapi untuk menduduki tempat tempat strategis dalam jalur perdagangan utama.

Penguasa-penguasa lokal mungkin dibiarkan terus berkuasa sebagai bawahan Sriwijaya.

Pusat Aktivitas Kedatuan Sriwijaya adalah di bidang maritim dan perdagangan.

Kebudayaannya bukan "kebudayaan candi", melainkan kebudayaan ilmu pengetahuan (agama) dan teknologi (perkapalan dan navigasi).

BACA JUGA: Penguasa Palembang Sebelum Sriwijaya (Bagian Kedua)

Sriwijaya mengembangkan diri sebagai kegiatan agama Budha.

Menurut I-tsing di Sriwijaya berdiam seorang guru agama Budha yang termashur bernama Sakyakirti.

Dalam kota Sriwijaya terdapat lebih dari seribu pendeta Budha yang rajin mempelajari dan meneliti ajarannya.
Kedatuan Sriwijaya adalah negara yang berdaulat (souverein) dengan sistem pemerintahan yang autokratis.

Herman Kuike dalam bukunya “Kedatuan Sriwijaya - Empire of Kraton of Sriwijaya? a  reassessment of the epigraphical evidence”, atas dasar penelitiannya kembali atas inskripsi-inskripsi, secara hati-hati membuat kesimpulan mengenai kelengkapan kenegaraan (state hood) dan struktur negara Sriwijaya.

Sumber: palpres.com