Demo DPD PKS, Polisi Klaim Berjalan Aman

PALEMBANG, PALPRES.COM - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang memastikan demo yang dilakukan DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Palembang.

Aksi Simpatik Flasmob yang dilaksanakan oleh DPD Partai PKS Kota Palembang di Monpera Palembang, Sabtu 10 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, dalam rangka menolak kenaikan BBM bersubsidi.

Hal dikatakan oleh Wakapolrestabes Palembang, AKBP Andes Purwanti mengatakan, bahwa bahwa pelaksanaan pengamanan telah dilakukan dari pukul 13.00 WIB hingga berakhirnya demo, kemarin (Sabtu,red).

Dalam kegiatan demo tersebut lanjut dia mengatakan, tidak ada anarkis, melainkan berjalan dengan aman dan tertib hingga berakhirnya demo tersebut.

"Alhamdulillah, demo berjalan dengan aman, tertib, dan tidak adanya provokasi dalam aksi demo yang digelar tersebut. Dan mereka juga telah menyampaikan tuntutannya dengan lancar," ujarnya, Ahad 11 September 2022.

Ketua DPD PKS Kota Palembang, H Drs Baharudin MM didampingi Koordinator lapangan (Korlap) sekaligus Ketua Bidang Pembangunan Umat dan Dakwa DPD PKS Kota Palembang, Ahmad Kamil mengatakan, rakyat Kecil kembali berduka. 

Pemerintah pertanggal 03 september 2022, kembali menaikkan harga BBM subsidi begitu saja di saat masyarakat masih berjuang tertatih memulihkan kondisi perekonomiannya pasca dilanda pandemi

Kenaikan harga BBM bukan sekadar menaikkan biaya transportasi kendaraan pribadi saja. Tetapi, juga ke hampir semua sektor ekonomi akan terdampak. 

Di mana harga-harga kebutuhan pokok melonjak, biaya transportasi, dan tentunya kondisi ini akan memukul kehidupan masyarakat banyak khususnya pelaku usaha menengah dan kecil, yang mengakibatkan daya beli dan konsumsi masyarakat akan semakin melemah.

Mengutip dari Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS, Anis Byarwati, bahwasanya Kebijakan Pemerintah mengeluarkan bansos senilai Rp 24,17 triliun, dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU) dan mengalokasikan 2 persen dana transfer umum pemerintah daerah untuk sektor transportasi umum, ojek, dan nelayan, tidak terlalu banyak membantu. 

"Adapun alokasi besaran Bansos tidak sebanding dengan tekanan ekonomi kita yang dihadapi oleh masyarakat akibat dampak Covid-19 dan angka inflasi yang sudah tinggi sebelumnya," jelasnya.

Maka dari itu, PKS kota Palembang dengan ini secara tegas menolak atas kenaikkan BBM yang dilakukan pemerintah saat ini, dan juga mendesak pemerintah segera membatalkan kenaikkan BBM yang sudah terlanjur diumumkan.

"Kita akan terus berusaha menyuarakan keluhan dan penderitaan rakyat kecil, karena negara kita dengan tegas didalam Pancasila,untuk membangun kesejahteraan social yang adil dan beradab," aku dia.

Dan juga PKS Kota Palembang, akan mencoba membuat program-program konkret untuk membantu masyarakat dalam mengurangi dampak kenaikkan BBM yang terjadi.

Sumber: