Bela Marwah TNI, Aliansi Pemuda Lubuklinggau Tuntut Effendi Simbolon Minta Maaf

Selain itu, lanjutnya, tuntutan mereka kepada DPRD Kota Lubuklinggau agar merekomendasikan Effendi Simbolon segera mengundurkan diri dari anggota DPR RI. 

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) telah menerima laporan terhadap Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon atas dugaan pelanggaran etik di rapat bersama Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, Senin pekan lalu. 

Sebelumnya, Effendi dilaporkan Ketua Umum DPP GMPPK Bernard D Namang.

Wakil Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan sekaligus bukti yang telah disertakan.

"Bukti sudah kami terima, baik pak, ini laporannya sudah kami terima," kata Dek Gam kepada Bernard di ruang rapat MKD DPR RI, Selasa, 13 September 2022.

Dek Gam mengatakan, MKD segera melakukan rapat menindaklanjuti laporan terhadap Effendi.

"Kami segera akan mengadakan rapat secepatnya. Kami akan mengadakan rapat untuk memanggil bapak dan teradu," kata Dek Gam. 

Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menyebut TNI layaknya gerombolan. 

Ia bahkan menilai kelakuan TNI lebih-lebih dari organisasi masyarakat atau ormas.

Pernyataan Effendi itu menyusul adanya temuan dan informasi yang diperoleh Komisi I. Adapun temuan itu mengenai isu tidak harmonisnya hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.

Bukan cuma itu, Effendi juga menyoroti berbagai informasi mengenai adanya ketidakpatuhan hingga pembangkangan di tubuh TNI.

Ia menilai dengan segala keributan tersebut, TNI tidak ubahnya seperti gerombolan.

"Ini TNI kaya gerombolan ini. Lebih-lebih ormas, jadinya tidak ada kepatuhan," kata Effendi di rapat kerja dengan Panglima TNI di DPR, Senin, 5 September2022. *

 

Sumber: