55 Desa di Kabupaten Muratara Dapat Bantuan Inflasi Tahap Pertama, Ini yang Bakal Dibagikan

MURATARA,PALPRES.COM- Pemkab Muratara berusaha menanggulangi dampak inflasi yang bakal terjadi di tahun 2023.

Dimana, Pemkab Muratara memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat pada tahap pertama sebanyak 7 kecamatan bagi 55 desa.

“Tahap pertama ini tahun ini, terdiri dari 7 Kecamatan yang tersebar bagi 55 Desa. 

Terdapat dua jenis paket bakal dibagikan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yaitu terdiri dari minyak goreng dan gula premium lebih kurang Rp 40,000 ribu,”kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Muratara H Susyanto Tunut.

BACA JUGA:Strategi Pemkab Musi Banyuasin Menekan Angka Inflasi, 2 Poin ini Jadi Acuan

Dia mengatakan, paket gula dan minyak seharga Rp 28.400 di bulog kemudian harga tersebut masyarakat cukup membayar 20.000 saja. 

Jadi Pemkab Muratara mensubsidi masyarakat sebesar 11.600 termasuk untuk transport dan untuk di agen di desa-desa.

Susyanto Tunut menjelaskan, selain berasal dari APBD Kabupaten ada juga dari forum CSR terkumpul dana 250 juta.

"Ini kita laksanakan diamanahkan oleh kita bersama forum CSR untuk operasi pasar khusus beras yaitu satu paket 5 kg beras premium x Hulk harga di bulog itu 57.000 5 kg kemudian harga tebus masyarakat itu 45.000 jadi subsidi untuk beras berpakaian itu 12.500,"kata Susyanto.

BACA JUGA:Tekan Inflasi, Pemkot Pagaralam Siapkan Operasi Pasar

Diakuinya, inflasi ini bukan saja terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di belahan dunia dan mungkin ada beberapa negara yang sudah masuk jurang resesi ekonomi Global.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat terus mewanti-wanti pemerintah daerah untuk selalu mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi inflasi.

Sambungnya, berdasarkan perintah bapak presiden bersepakat bahwa kita harus membantu kondisi ini walaupun tidak semua bisa dibantu jadi yang dapat nama-namanya mudah-mudahan ini rezekinya daripada Bapak Ibu dan masyarakat.

Dia menceritakan, awalnya penyaluran bantuan dalam bentuk pasar murah, namun Bupati menilai hal tersebut tidak efektif.

Sumber: