Jelang Pemilu, Partai Islam Malaysia Berambisi Kuasai Parlemen

KUALA LUMPUR, PALPRES.COM -  Gejolak perpolitikan Malaysia semakin meningkat,  mengikuti tinggal 1 bulan lagi pemilu 6 negara bagian yang akan digelar pemerintah Malaysia. 

Salah satu partai yang sekarang lagi eksis di pertarungan perpolitikan ini adalah Pan-Malaysian Islamic (PAS) Party atau Partai Persatuan Islam Malaysia, dimana mereka berpotensi untuk mengambil alih parlemen yang berada di Selangor dan Negeri Sembilan, Sabtu 10 Juni 2023.  

Hal ini bisa terjadi karena adanya koalisi yang besar antar PAS dengan beberapa partai besar lain, seperti Peserikatan Nasional (PN) dan beberapa partai yang berbasis Melayu. 

"Kami sedikit lagi dapat menguasai Penang, namun ini akan sedikit sulit, tapi kami akan mengandalkan pengaruh kami, " ucap Ahmad Fakhruddin Fakhrurazi Kepala Divisi PAS Kuala kedah sebagaimana dilansir dari salah satu channel berita ternama di Singapura. 

BACA JUGA:Nih, Trik Menghasilkan Cuan Lewat Internet dari Google Maps, Bisa Sambil Rebahan, Tertarik?

Adapun yang keoptimistisan PAS dikarenakan kendali penuh atas mayoritas di Kedah, Kelantan dan Terengganu pada Pemilu ini awalnya mendapatkan dukungan penuh dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan koalisinya.

Namun dikarenakan PAS menjadi partai terbesar satu-satunya mendapatkan kritik,  apakah akan adanya kemenangan pemilu di karena populisme agama. 

Dari awal PAS juga melakukan kritikan keras terhadap peraturan kerajaan, yang melarang keras  bentuk politik apapun yang di masjid. 

"Hal ini sedikit aneh, bagaimana kita dilarang untuk menyampaikan unsur politik di masjid, padahal Islam dan politik tidak dapat dipisahkan," ucap Presiden PAS, Abdul Hadi Awang.

BACA JUGA:DOBEL BERKAH! Bansos PKH dan BPNT Sembako Cair Akhir Juni Ini Via Pos dan ATM

Tanggapan resmi dilontarkan Raja Malaysia, yang mengatakan bahwa itu sudah menjadi peraturan konstitusi yang harus diikuti oleh rakyat nya, untuk tidak menjadi tempat ibadah sebagai arena politik. 

"Seharusnya suatu kelompok politik tidak boleh melakukan ataupun mengandalkan popularitas agama, karena itu akan menimbulkan ketidakstabilan perpolitikan, " kata Ahmad El-Muhammdy, Asisten Profesor dari Institut Internasional Pemikiran dan Peradaban Islam. 

Ini sangat ditakutkan di Pemerintahan Malaysia, karena secara umum memang Islam lebih dominan di Malaysia yang menurut sensus 2020 sebanyak 64% penduduknya menganut agama Islam, dan sisanya agama lain. 

"Mengandalkan agama untuk politik itu tidak terlalu bijak, karena ada batasannya, karena itu akan menjadi politik identitas yang lebih kesayap kanan, " ucap Jamaluddin, Mantan Menteri Kabinet Khairy Jamaluddin. 

Sumber: