BPIW Percepat Kajian Peningkatan Pelayanan Infrastruktur di Kawasan Industri Strategis

JAKARTA, PALPRES.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)  akan melakukan kajian percepatan peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan industri (KI) strategis. 

Saat ini kajian tersebut sedang dipersiapkan.  

Sebelumnya, Kepala BPIW telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 18/KPTS/KW/2023 tanggal 18 April 2023, terkait penyusunan masterplan kajian pengembangan wilayah guna mendukung percepatan pengembangan infrastruktur lima KI strategis. 

Kelima KI strategis tersebut adalah Kawasan Industri Weda Bay (Maluku Utara), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Morowali (Sulawesi Tengah), Sorowako (Sulawesi Selatan), dan Konawe (Sulawesi Tenggara).  

BACA JUGA:Petaka Resesi Melanda Dunia, Indonesia Bagaimana? Ini Penjelasan Pakar

Kelima KI strategis tersebut merupakan arahan Menteri PUPR perihal Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman (RPIP) yang diarahkan menjadi masterplan di KI Weda Bay, Soroako, dan Morowali serta permohonan dukungan studi/kajian penanganan jalan melalui Inpres Percepatan Peningkatan Konektivitas Mendukung empat KI strategis yakni Morowali, Konawe, Weda Bay, dan Tanjung Selor dari Dirjen Bina Marga.

Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional BPIW, Zevi Azzaino menjelaskan, Tim Kajian Percepatan Peningkatan Pelayanan Infrastruktur di Kawasan Industri Strategis terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. 

Tim Pengarah terdiri dari Board of Director BPIW. 

Tim Pelaksana yang terdiri dari Kepala Bidang Pengampu Wilayah sebagai Ketua, Kepala Bidang di Pusnas sebagai Wakil Ketua, Subkoordinator Pengampu Wilayah dan staf BPIW lainnya sebagai anggota.

BACA JUGA:WAW! Konser Coldplay Dapat Bangkitkan Ekonomi Indonesia

Dikatakannya, diskusi antara Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional dengan pusat-pusat di BPIW dalam penyusunan masterplan diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi di dalam dan luar kawasan industri. 

Ia juga berharap, tim pelaksana dapat segera melaksanakan survei awal ke wilayah perencanaan masing-masing dan dilanjutkan dengan penyusunan telaahan. 

“Metode dan timeline penyusunan masterplan agar dapat disepakati. Kemudian, outline dan output rencana aksi dilakukan seiring koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Ditjen Cipta Karya,” ucapnya beberapa waktu lalu. 

Tim pelaksana akan melakukan telaah yang mencakup aspek sosial dari kawasan di sekitar KI.

Sumber: