Memaksimalkan Pengelolaan Keuangan Negara, Ini yang Dilakukan Pemkab Muba

MUBA, PALPRES.COM - Dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan negara sebaik mungkin yang transparan dan akuntabel, Pemkab Muba dibawah nahkoda Pj Bupati Apriyadi Mahmud meminta pendampingan berbagai pihak yang berkompeten.

Kali ini, Pemkab Muba melakukan Penandatanganan Perpanjangan Nota Kesepakatan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan Terkait Sinergi Pengelolaan Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Hubungan, Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Jumat 16 Juni 2023, di Kantor Perwakilan Muba di Palembang. 

"Kami dalam hal ini Pemkab Muba sangat senang dengan perpanjangan kerjasama ini. 

Kami sadari Pemkab Muba sangat membutuhkan pendampingan dari berbagai pihak terutama Ditjen Perbendaharaan, agar pengelolaan keuangan negara di Pemkab Muba bisa maksimal transparan dan akuntabel," ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

BACA JUGA:Alhamdulillah, KPM Wilayah Ini Berbahagia, Bansos Cair Dobel Juni Ini

Kandidat Doktor Universitas Sriwijaya ini menambahkan, ia berkeyakinan dengan adanya pendampingan dari Ditjen Perbendaharaan Sumsel tugas pengelolaan keuangan negara di Pemkab Muba dapat semakin lebih baik.

"Semoga sinergi ini dapat memberikan manfaat yang baik dan positif yang berdampak langsung kepada masyarakat di Muba," harapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Lydia Kurniawati Christyana, MM menyebutkan, mengapa perlu dilakukan MoU tersebut tentu bagian dari sinergi dan kolaborasi pengelolaan keuangan negara.

"Ini nota kesepakatan sudah dilakukan sejak lama, namun  diperbaharui karena banyak perubahan perubahan regulasi dan kita mengutamakan kesetaraan," ungkapnya.

BACA JUGA:5 Museum Tertua di Jakarta yang Wajib Kamu Kunjungi, Nomor 2 Mengoleksi Kereta Pengangkut Jenazah Bung Karno

Ia merinci, adapun poin dari penandatanganan nota kesepakatan yakni diantaranya terkait rekonsiliasi data keuangan daerah sehingga tidak ada perbedaan data dan pencatatan

Kemudian, mereview pelaksanaan dan mendukung penyusunan profil keuangan daerah, dan hal baru adalah tentang pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Peningkatan ekonomi kerakyatan, sistem kredit program yang harus digerakan OPD terkait dan penguatan kerjasama lainnya," terangnya.

Ia menambahkan, terkait potret keuangan negara di tahun 2022 pihaknya mengapresiasi Pemkab Muba. 

Sumber: