Honda

Hadir di Rakor Percepatan Pembentukan MPP 2023, Pj Bupati Muba Inginkan Gedung Pintar Jadi MPP

Hadir di Rakor Percepatan Pembentukan MPP 2023, Pj Bupati Muba Inginkan Gedung Pintar Jadi MPP

PJ Bupati Muba Drs Apriyadi Menghadiri Rakor Percepatan Pembentukan MPP 2023-Kominfo Muba For Palpres.com-

JAKARTA, PALPRES.COM- Pj Bupati Muba Drs H Apriyadi menghadiri acara peresmian bersama 10 Mal Pelayanan Publik (MPP) 2023, Selasa 31 Oktober 2023 di Jakarta.

Selain peresmian bersama kegiatan juga dirangkai dengan rapat koordinasi percepatan pembentukan MPP untuk menyepakati bersama strategi, penguatan peran, dan percepatan pembentukan MPP yang akan diambil untuk langkah ke depannya. 

"Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk menghadiri secara langsung, peresmian bersama 10 Mal Pelayanan Publik dan rakor MPP.

Kehadiran ini sesuai arahan Bapak Presiden bahwa seluruh kabupaten/kota diharapkan segera menyelenggarakan MPP sebagaimana telah diatur dalam Perpres Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik," kata Pj Bupati Apriyadi.

BACA JUGA:Warga Serbu Layanan Adminduk Gratis di Muba Expo 2023, Ada yang Cetak Ulang KTP Rusak

Disampaikan Apriyadi, saat ini Pemkab Muba berencana akan memanfaatkan Gedung Pintar Sekayu menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP). 

Dengan adanya perencanaan pembentukan MPP ini Dinas PMPTSP dengan OPD terkait akan terus berkoordinasi terkait perencanaan pembentukan MPP tersebut. 

"Jadi nanti semua pelayanan publik di Muba akan terintegrasi semuanya di dalam MPP," tuturnya. 

Lanjutnya, pelayanan publik yang terintegrasi di dalam MPP nantinya akan menerapkan konsep digital sehingga mempermudah masyarakat Muba maupun dari luar Muba untuk mengurus administrasi.

BACA JUGA:Sajikan Program Menarik, Stand Dinkominfo Muba Mulai Diburu Pengunjung di Hari Pertama di Muba Expo 2023

"Prinsipnya semua pelayanan publik akan terpusat di MPP, sehingga mudah dijangkau masyarakat dan transparan. 

Selain itu, berdirinya MPP juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi 4.0, yaitu percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja," ungkapnya. 

Sementara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, adanya penambahan MPP ini membuat total jumlah MPP di Tanah Air ada sebanyak 163 MPP.

"Hari ini kita meresmikan 10 MPP. MPP ini sejatinya adalah bentuk yang langsung bisa dirasakan rakyat terkait dengan berbagai layanan yang diitegrasikan di satu tempat. 

BACA JUGA:Harumkan Nama Indonesia, Siswa asal Muba Dapat Hadiah Ini dari Pj Bupati Apriyadi

Kita sedang melakukan strategi baru bagaimana MPP ini bisa segera dikembangkan di daerah- daerah dan menurunkan spek-spek yang bersifat fisik tetapi secara digital sebenarnya bisa diatasi," ujarnya.

Menurut Anas, pengembangan MPP harus terus diakselerasi, beriringan dengan kehadiran MPP Digital.

Untuk mempercepat pengembangan MPP, kini Kemenpan-RB telah melakukan transformasi regulasi. Di antaranya MPP tidak harus berada di gedung baru, dan tidak mewajibkan luasan minimal.

“Gunakan gedung-gedung yang belum terpakai optimal, yang idle.

BACA JUGA:Hari Sumpah Pemuda ke-95, Pemkab Muba Serahkan Bantuan Bagi Wirausaha Muda

Yang penting bukan fisiknya, tapi kualitas dan integrasi pelayanannya. 

Maka kami berharap, para gubernur, para bupati/walikota, segera dipercepat hadirnya MPP agar pelayanan di daerahnya makin bagus. 

Simpel saja, tidak harus bangun gedung sehingga lebih hemat. 

Di daerah banyak aset yang idle, itu saja manfaatkan,” bebernya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: