Wujudkan Keterbukaan Informasi, Diskominfo OKI Kawal Pengelolaan Informasi Badan Publik

KAYUAGUNG, PALPRES.COM - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengintensifkan pendampingan pengelolaan informasi publik pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten OKI.

Pengawalan ini tentunya melalui peningkatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Sebagai PPID utama Pemerintah Kabupaten OKI, Diskominfo berkewajiban memberikan pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan hingga desa dalam hal pengelolaan informasi publik. 

"Sebagai PPID utama, Diskominfo punya tugas salah satunya melakukan pembinaan melalui rakor atau sosialisasi PPID, kaitan prosedur dan penyelenggaraan pelayanan informasi," ujar Plt Kadiskominfo OKI, Adi Yanto pada Rakor Pengelolaan Informasi publik lingkup Kabupaten OKI di Kayuagung, Selasa 7 November 2023.

BACA JUGA:Masjid Terbesar di Asia Tengah Ini Miliki Kubah Emas yang Indah, Bergaya Arsitektur Islam klasik

BACA JUGA:Masyarakat Wajib Tahu, 21 Penyakit Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan, Pasien Harus Keluarkan Dana Sendiri

Diharapkannya, melalui rakor PPID ini bisa menjadikan Kabupaten OKI informatif dan meningkatkan pelayanan informasi bagi masyarakat serta meningkatkan koordinasi antar PPID Pelaksana di Kabupaten OKI. 

Bupati OKI melalui, Asisten bidang Administrasi Umum, Hj Nursula SSos M.Si mengatakan, informasi jadi kebutuhan dasar karena setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang telah diatur undang-undang. 

"Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis, yang menjunjung tinggi kedaulatan masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik," ungkap Nursula.

Nursula menambahkan, dalam melaksanakan pelayanan informasi ada lima azas yang harus dipedomani.

BACA JUGA:Pantesan Diburu Kolektor, Ternyata 3 Batu Akik Ini Punya Tuah Mistis, Diantaranya Sebagai Ilmu Pengasihan

BACA JUGA:Salurkan Kreativitas Anak Muda, Diskominfo OKI - BSB Gelar Lomba Video HUT OKI

"Pelayanan informasi harus transparan (terbuka, bisa diakses oleh semua pihak yang membutuhkan), akuntabilitas, kondisional, partisipatif (mendorong peran serta masyarakat) dan kesamaan hak tidak diskriminatif," imbuhnya. 

Dalam kesempatan tersebut narasumber Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Fatoni mengungkap, pentingnya keterbukaan informasi dan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. 

Sumber: