Wow! Jokowi Bagikan 2.000 Sertifikat Hasil PTSL di Cilacap

“Karena 7 layanan ini lebih diminati oleh masyarakat, maka dijadikanlah prioritas yang ditetapkan oleh Menteri,” ungkap Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, Indra Gunawan, saat menjadi tamu dalam dialog ‘Detik Pagi’ yang dipandu Ario Astungkoro dan Indi Arisa, Kamis 26 Oktober 2023.  

Ia menambahkan, tujuh layanan prioritas tersebut merupakan bentuk inovasi pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, objektif, efisien, dan profesional yang dikemas dengan prosedur layanan sederhana dan berbasis teknologi informasi terkini.

BACA JUGA:Cair Besok Bansos PKH dan BPNT di Rekening KPM, Segera Ambil Sebelum Hangus Ya

BACA JUGA:Cara Cek Penerima BLT El Nino Senilai Rp400.000, Masyarakat dapat Bantuan Beras dan Uang Tunai

Basis teknologi ini, kata dia, didukung oleh area pelayanan yang nyaman, dan dipastikan tidak ada tebang pilih, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN.

Nah, tujuh layanan prioritas itu terdiri dari Pengecekan Sertifikat, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Hak Tanggungan Elektronik, Roya Manual dan Roya Elektronik, Peralihan, Pendaftaran SK, sampai Perubahan Hak Guna Bangunan/Hak Pengelolaan (HGB/HPL) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor.

“Dengan adanya 7 layanan prioritas ini, maka skema penyelesaiannya juga lebih jauh cepat. Apalagi di era digital saat ini. Fasilitasnya, sudah disiapkan oleh Kementerian ATR/BPN. Masyarakat tinggal mengakses saja,” paparnya. 

Sebagai informasi,  Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan aplikasi Sentuh Tanahku untuk kemudahan. Aplikasi Sentuh Tanahku dapat memudahkan Anda untuk mengakses layanan-layanan Kementerian ATR/BPN.

BACA JUGA:10 Juta Penerima Bansos PKH Bersiap, BLT Tambahan El Nino Rp400.000 Segera Dibagikan Jokowi

BACA JUGA:Berkah Akhir Bulan! Ada BLT Rp400.000 Masuk ke ATM, Bansos BPNT Tahap 5 Termin 1 Sudah Cairkah?

Sampai-sampai, Kementerian ATR/BPN pun menyediakan kolom keluhan dan kritik terkait pertanahan dan tata ruang dengan memanfaatkan akun media sosial resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) @atr_bpn dengan menyertakan tagar  #TanyaATRBPN.

Misalnya di Kantor Pertanahan Kota Depok telah menggagas aplikasi Bermata (Berantas Mafia Tanah). 

“Aplikasi ini disiapkan untuk menampung aduan masyarakat, temuan yang terjadi di lapangan secara faktual dengan menyertakan dokumen terkait,” jelas Indra Gunawan.

Soal munculnya akuisisi bidang tanah hingga masuk pada ranah hukum atau gugatan, Indra mengatakan ada sejumlah hal yang menjadi faktor pencetusnya. Salah satunya sikap abai terhadap aset tanah itu sendiri.  

BACA JUGA:Rezeki Tambahan untuk KPM, Ada BLT Rp400.000 untuk 2 Bulan, Cek Syarat dan Kategori Penerimanya

Sumber: