Jaga Netralitas ASN di Pemilu 2024, Pj Gubernur Sumsel Hadiri Rakor Pengawasan dan Pengendalian BKN

BALI, PALPRES.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menghadiri secara langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian BKN Tahun 2024.

Rapat koordinasi ini bertema ‘Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Bingkai Meritokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia’.

Kegiatan ini berlangsung di The Stones Hotel Bali, Selasa 6 Februari 2024. 

Pj Gubernur Provinsi Sumsel Agus Fatoni mengatakan dalam rangka mewujudkan netralitas ASN, Provinsi Sumsel telah menjadi yang pertama kali di Indonesia melakukan Deklarasi Netralitas ASN Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sekaligus secara serentak diikuti sebanyak 180.751 orang.

BACA JUGA:Awal Tahun 2024, Daya Beli Petani Sumsel Meningkat, Tren Positif

BACA JUGA:Peringatan Dini Hari Kamis 8 Febaruari 2024: Daerah Sumsel Diprediksi Hujan Ringan Hingga Petir di Siang Hari

Menurut Fatoni, netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada merupakan kewajiban yang harus dipegang teguh.

Oleh sebab itu Fatoni menghimbau agar Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk terus mendukung agar pesta demokrasi di Sumsel ini berjalan dengan aman, damai dan lancar. 

“Karena dengan kerjasama yang baik akan mewujudkan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 mendatang berjalan sukses.

sekaligus ini juga menjadi komitmen bersama diwujudkan, agar Provinsi Sumsel untuk menjadi percontohan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada seluruh Indonesia," ujarnya.

BACA JUGA:Pj Gubernur Agus Fatoni dan Mantan Gubernur Sumsel Syarial Oesman Sepakat Ciptakan Pilpres Damai 2024

BACA JUGA:2 Kegiatan Terlaksana di Sumsel, Pj Gubernur Agus Fatoni Berikan Apresiasi Dukungan ICRAF Dukung Pembangunan

Forum pembahasan Netralitas ASN yang melibatkan seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dengan resmi dibuka secara virtual oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

MenPANRB berharap melalui rakor ini nantinya akan berdampak baik, terlebih Indonesia akan menuju empat besar ekonomi dunia, untuk mencapainya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompetitif, birokrasi yang profesional serta pelayanan publik yang berkualitas. 

Sumber: