7 Komoditas yang Diwaspadai Mengalami Kenaikan Harga di Ramadan dan Jelang Lebaran di Sumsel

BACA JUGA:Bank Indonesia Siapkan 449 Titik Layanan Penukaran Uang Rupiah, Segini Jumlah Maksimal yang Dapat Ditukarkan

Ricky melanjutkan, Bank Indonesia bersama dengan TPID se-Sumsel terus dengan konsisten melakukan upaya pengendalian inflasi yang mengacu pada kerangka 4K, yaitu:

Ketersediaan Pasokan, antara lain GSMP Goes to School dan GSMP Goes to Office, sidak pasar rutin, dan gerakan menanam komoditas pangan pada awal tahun. 

Keterjangkauan Harga, antara lain monitoring harga rutin dan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumatera Selatan (GPISS) yang dibarengi dengan pasar murah rutin setiap Senin, Selasa, dan Kamis selama bulan Januari sd. Maret 2024.

Kelancaran Distribusi, antara lain melalui partisipasi BUMN, BUMD, swasta (termasuk BMPD), dan stakeholder lainnya dalam subsidi harga, subsidi angkutan, maupun subsidi operasional lainnya. 

BACA JUGA:Sinergi Insan Wartawan dan Bank Indonesia Sumsel Lewat Capacity Building

Komunikasi yang Efektif, antara lain melalui pelaksanaan HLM di beberapa kabupaten dan kota, rapat koordinasi rutin, dan himbauan  bijak belanja. 

Untuk menghadapi risiko komoditas yang secara historis ataupun saat ini berisiko mengalami kenaikan harga, kami mengusulkan rekomendasi upaya pengendalian inflasi di jangka pendek seperti:

- Melakukan pantauan dan sidak pasar sampai dengan mendekati Idul Fitri serta melaksanakan quick action apabila diperlukan. 

- Menghimbau petani dan penggilingan untuk memprioritaskan penjualan beras ke Sumatera Selatan. 

- Mengadakan Pasar Murah yang berfokus pada 7 komoditas pangan yang berisiko mengalami kenaikan. 

- Mempertimbangkan untuk tidak menaikkan harga komoditas kelompok administered prices.

- Berkoordinasi dengan Satgas Pangan Daerah melakukan pengawasan terhadap penjualan Minyakita dengan harga di atas HET. 

- Memastikan penyesuaian harga angkutan udara, darat, laut agar tidak melebihi batas atas tarif yang telah diatur. 

- Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat mendorong komitmen pelaku usaha agar tetap memenuhi distribusi DMO minyak goreng sesuai alokasi masing-masing yang telah ditetapkan.

Sumber: