Menteri PUPR Bantah Presiden Jokowi Batal Ngantor di IKN Juli Ini, Blak-blakan Kondisi Infrastruktur

PALPRES.COM- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan kondisi terkini infrastruktur air dan listrik di IKN (Ibu Kota Nusantara).

Hal itu terkait Presiden Jokowi yang batal pindah kantor di IKN karena masalah infrastruktur yang belum siap.

Basuki menegaskan masalah pasokan air dan listrik dipastikan akan siap sebelum Presiden Joko Widodo mulai berkantor di IKN.

Untuk kesiapan air, Basuki yang juga Plt Kepala Otorita IKN menjelaskan jika proses pengujian air bersih atau commissioning mulai dilakukan pada 15 Juli.

BACA JUGA:Infrastruktur Belum Siap, Presiden Jokowi Batal Pindah Kantor ke IKN Juli Ini, Singgung Keppres

BACA JUGA:Siap Berkemas! Gelombang Pertama ASN Pindah ke IKN Terhitung September 2024

Bahkan untuk melihat langsung kesiapan tersebut, Basuki akan melakukan pengecekan langsung hasil distribusi air di IKN pada 18 Juli mendatang.

“Dari dulu kan saya bilang pertengahan Juli untuk air akan masuk, sedangkan untuk listrik sudah masuk, ini kan masih tanggal 10, Juli kan sampai 31 Juli,” ungkap Basuki saat pelepasan keberangkatan Tim Indonesia menuju Olimpiade Paris 2024 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 10 Juli 2024.

Basuki juga menambahkan progres pembangunan di IKN terus berjalan.

Hal ini diketahui dari rapat membahas infrastruktur energi dan komunikasi untuk IKN.

BACA JUGA:Terkendala Hujan, Progres Runway Bandara VVIP IKN Baru 60 Persen, Modifikasi Cuaca Jadi Solusi

BACA JUGA: Diluar Dugaan! Segini Besaran Gaji Pensiunan PNS Golongan 4a, 4b, dan 4d, Mana Paling Tinggi?

Diketahui jika di IKN sudah mendapat pasokan listrik mencapai 10 megawatt.

“PLN juga sudah melaporkan mengenai pasokan listrik, dan 10 MW sudah oke, saat ini sedang dibangun 40 MW untuk tahap selanjutnya,” jelasnya.

Pasokan air dan listrik yang terus dikebut kesiapannya ini diperkirakan sudah siap Juli 2024.

Dengan begitu Presiden Jokowi sudah bisa pindah kantor ke IKN kemungkinan setelah 22 Juli 2024.

BACA JUGA:4 Momen Spesial yang Paling Ditunggu Pada Saat HUT Kemerdekaan RI

BACA JUGA:Daftar 6 Bansos yang Akan Cair Bulan Juli 2024, Sudah Ada yang Masuk Rekening Belum?

“Nanti Presiden pada 22 Juli ke Papua untuk hadir dalam peringatan hari Anak, setelah itu insya Allah beliau ke IKN untuk mengecek,” katanya.

Hanya saja, Basuki enggan mengenai kapan kepastian Presiden Jokowi bisa berkantor di IKN.

Karena soal itu bisa langsung ditanyakan kepada Kepala Negara.

“Ya tanya beliaulah, masa tanya saya,” katanya.

BACA JUGA:Kucurkan Dana Rp3 Triliun, Jawa Barat Rela Tenggelamkan 28 Desa Demi Tujuan Ini

BACA JUGA:Simak Update Terbaru Dari Pencairan Bansos BPNT Alokasi Juli – September Rp400rb, Banarkah SP2D?

Seperti diketahui, Presiden Jokowi belum pindah berkantor di IKN karena menunggu kesiapan infrastuktur.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk berkantor di IKN.

“Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum?,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Senin 8 Juli 2024.

Infrastruktur yang belum beroperasi maksimal ini juga sudah diketahui oleh Presiden Jokowi.

BACA JUGA:BLT MRP Mitigasi Pangan Cair, Dana Rp400rb Siap Dicairkan, Ini Syarat Daftarnya Serta Nama Penerima

BACA JUGA:Pemprov Sumsel lewat PT Angkasa Pura II Resmikan Serah Terima Bantuan Rumah Layak Huni

Orang nomor satu di Indonesia ini sudah menerima laporan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Untuk aliran air dan listrik di kantor tempat Presiden sudah tersedia, hanya saja belum tersedia dengan baik dan sempurna.

“Sudah, tapi belum (baik). Kalau siap, pindah,” ungkap Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga sempat menyinggung mengenai Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota.

BACA JUGA:GAWAT! Petani Karet OKU Timur Mulai Resah, dikarenakan Karet Hasil Panen Selalu Kemalingan

BACA JUGA:Kementerian PUPR Terapkan Teknologi Modifikasi Cuaca Pada 43 Bendungan di Jawa, Ini Tujuannya?

Jokowi mengatakan terkait hal itu maka dirinya harus melihat kondisi di lapangan.

Sehingga dia tidak ingin terburu-buru untuk mengeluarkan Keppres pemindahan Ibu Kota jika memang belum siap.

“Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat dulu bagaimana progressnya,” jelasnya.

 

Sumber: