Gelar Bimtek Orientasi Anggota DPRD Se-Sumsel Pemprov Sumsel Ingin Wakil Rakyat yang Berkualitas

PALEMBANG, PALPRES.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S. H, M.S.E membuka bimbingan teknis (bimtek) orientasi anggota DPRD kabupaten/kota se-Sumsel, di The Zuri Hotel Palembang

Dalam kesempatan itu dia mengharapkan agar   para anggota DPRD kabupaten/kota terpilih periode 2024-2029 agar berkolaborasi bersama Eksekutif dalam hal ini para Kepala Daerah setempat untuk dapat menstabilkan harga beras.

Karena beras menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi di Sumsel selain emas, dan alat kecantikan (skin care).

"Saya minta agar para anggota DPRD kabupaten/kota terpilih yang hari ini berkesempatan mengikuti bimtek orientasi, agar bisa berkolaborasi bersama para Kepala Daerah untuk dapat menstabilkan harga beras", kata Elen. 

BACA JUGA:Warga Binaan Lapas Sekayu Ikuti Sekolah Kejar Paket

BACA JUGA:Dirgahayu TNI Ke-79! Dandim 0402/OKI Letakkan Batu Pertama Program RTLH

Lebih jauh Elen menekankan agar DPRD kabupaten/kota dapat mendorong terjadinya kestabilan harga beras serta meminta pemerintah kabupaten/kota untuk bekerjasama dengan Bulog utamanya dalam menyalurkan beras bagi ASN.

"Di satu sisi, kita berhasil menekan inflasi, namun disisi lain kita belum bisa menurunkan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan Sumsel 2% di atas angka nasional. Oleh sebab itu, menjadi perhatian kami agar bapak/ibu yang mengikuti orientasi pada hari ini dapat memanfaatkan kesempatan yang baik ini, hingga pada akhirnya ilmu yang didapat bisa digunakan membantu pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan,” tambahnya.

Diakuinya, sejauh  ini pertumbuhan ekonomi di Sumsel cukup baik.

BACA JUGA:Maarten Paes Belum Ikut Sesi Latihan Utama Timnas Indonesia, Begini Penjelasan Shin Tae Yong

BACA JUGA:Ini 5 Cara Jitu Atasi Gugup Saat Kencan Pertama, Ngedate Dijamin Lancar!

Pada bulan Agustus mengalami 0,19% deflasi lebih tinggi dari dari deflasi nasional.

Sedangkan inflasi month to month 1,8% di bawah nasional. 

"Ini artinya, setidak-tidaknya kita mampu mengendalikan ketersediaan barang dan jasa dengan baik. Namun demikian tantangan terberat di 6 kabupaten/kota masih tinggi,” tegarnya. 

Sumber: