Demi Kendalikan Inflasi Daerah Pemprov Sumsel Ikuti Rakor yang Diadakan Oleh Kemendagri, Begini Strateginya

PALEMBANG, PALPRES.COM -  Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi, SH. MSE mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting dari Command Center Kantor Gubernur Sumsel

Rakor ini dipimpin Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mewakili Mendagri. 

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Optimis Dapat Sukseskan Acara Pernas ADINKES 2024 di Sumsel

BACA JUGA:Gelar Bimtek Orientasi Anggota DPRD Se-Sumsel Pemprov Sumsel Ingin Wakil Rakyat yang Berkualitas

Dalam arahannya, Yusharto berharap seluruh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota menyimak update data dari berbagai narasumber untuk kemudian ditindaklanjuti secara teknis di wilayah masing-masing. 

"Narsum sudah siap memberikan updating sesuai bidang masing-masing. Gubernur, Bupati dan Walikota diharapkan menyimak," jelasnya. 

BACA JUGA:Warga Binaan Lapas Sekayu Ikuti Sekolah Kejar Paket

BACA JUGA:Dirgahayu TNI Ke-79! Dandim 0402/OKI Letakkan Batu Pertama Program RTLH

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono mengatakan berdasarkan laporan hasil rangkuman hasil pemantauan status harga pangan strategis ada beberapa komoditas masuk dalam status harga tidak aman. 

Di antaranya yakni komoditas minyak goreng dengan disparitas harga antar daerah rendah.

BACA JUGA:Maarten Paes Belum Ikut Sesi Latihan Utama Timnas Indonesia, Begini Penjelasan Shin Tae Yong

BACA JUGA:Ini 5 Cara Jitu Atasi Gugup Saat Kencan Pertama, Ngedate Dijamin Lancar!

kemudian komoditas Beras Medium dan Bawang Putih dengan disparitas harga antar daerah sedang dan komoditas bawang merah dan daging ayam dengan disparitas harga antar daerah masuk kategori tinggi. 

Menurunnya harga bawang merah masih jauh dibawah harga acuan batas bawah. Mengantisipasi hal itu perlu dijalin kerjasama dengan sektor swasta dengan model contract farming agar sektor swasta memiliki komitmen membeli produk sesuai harga acuan. 

Sumber: