Honda

Satgas Pasti OJK Temukan 2.164 Aktivitas Keuangan Ilegal di Sumbagsel, Dominasi Pinjol Ilegal

Satgas Pasti OJK Temukan 2.164 Aktivitas Keuangan Ilegal di Sumbagsel, Dominasi Pinjol Ilegal

Satgas Pasti OJK Temukan 2.164 Aktivitas Keuangan Ilegal di Sumbagsel, Dominasi Pinjol Ilegal-roadtripidcom-

Kegiatan ini bersinergi juga dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Jasa Keuangan, dan stakeholder lainnya.

Melalui peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai forum koordinasi akselerasi perluasan akses keuangan untuk menunjang pemerataan literasi dan inklusi keuangan nasional. 

BACA JUGA:TEGAS! Mensos Akan Sanksi Keras Penerima Bantuan Jika Masih Main Judol

BACA JUGA:9 Bantuan Dari Pemerintah dibagikan Kemensos Tahun 2025 , Catat Daftarnya!

Adapun untuk mendorong percepatan akses keuangan di daerah, OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian/Lembaga.

Terkait telah membentuk Sekretariat Bersama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan daerah di Sumatera Selatan (Sekber Ekonomi Sumsel). 

Harapannya, melalui Sekber Ekonomi Sumsel ini semua kebijakan dan program strategis terkait ekonomi dan keuangan daerah dapat disinergikan dan diimplementasikan secara bersama-sama.

Tidak hanya itu, masih terdapat beberapa program kerja kemitraan strategis yang akan direalisasikan pada semester II tahun 2024 ini di wilayah Sumbagsel.

BACA JUGA:Bank Indonesia Pastikan Uang Pecahan Rp10.000 Rumah Limas Tahun Emisi 2005 Masih Berlaku

BACA JUGA:Bank Mandiri Kucurkan Pinjaman Rp19,24 Triliun ke PT Huadian Bukit Asam Power

Antara lain, pengembangan ekosistem keuangan inklusif (EKI) di pedesaan, bussiness matching.

Khususnya di sektor prioritas seperti Kopi, Sawit, Pisang, dan produk lainnya, program akselerasi keuangan khususnya kepada penyandang disabilitas.

Serta program perluasan dan optimalisasi produk dan layanan keuangan dalam rangkaian Bulan Inklusi Keuangan.

Sedangkan berdasarkan data Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) per 30 September 2024, tercatat 1.449 pengaduan dari masyarakat di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

BACA JUGA:Bank Sumsel Babel Raih Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: