OJK Terbitkan Peraturan Perkuat Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin, Ini 6 Poin Pentingnya!

PALPRES.COM- Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2024.

PJOK itu mengatur Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Peraturan itu bertujuan untuk semakin melindungi kepentingan masyarakat.

POJK Nomor 14 Tahun 2024 diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

BACA JUGA:Risiko Geopolitik Meningkat, OJK Pastikan Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga

BACA JUGA:OJK Sumsel Babel Gelar Digination Pertama di Daerah, Dukung Pengembangan Ekosistem Keuangan Digital

Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan diharapkan dapat memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat.

Dengan begitu ekosistem keuangan semakin aman dan terpercaya.

Termasuk melindungi segenap pelaku usaha sektor keuangan yang legal atau berizin untuk bertumbuh, berdaya, dan berkembang demi kemajuan Indonesia.

POJK pembentukan satuan tugas penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan ini juga memiliki tujuan.

BACA JUGA:Satgas Pasti OJK Temukan 2.164 Aktivitas Keuangan Ilegal di Sumbagsel, Dominasi Pinjol Ilegal

BACA JUGA:Pemprov Sumsel Bersama OJK Terus Berkomitmen Dalam Memberantas Praktik Judi Online di seluruh wilayah Sumsel

Antara lain untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait.

Hal itu terkait upaya pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Sumber: