Pj Wali Kota Lubuklinggau H Koimudin Pimpin Rapat Evaluasi dan Optimalisasi PBB-P2

LUBUKLINGGAU, PALPRES.COM- Penjabat (Pj) Wali Kota Lubuk Linggau, H Koimudin memimpin rapat evaluasi dan optimalisasi realisasi PBB-P2 Kota Lubuk Linggau tahun 2024 di Cinema Hall Lt.5 Pemkot Lubuk Linggau, Selasa, 29 Oktober 2024.

Kepala Bapenda, H Hendra Gunawan  mengungkapkan rapat ini merupakan yang ke-empat,  pertama rapat mengenai Zona Nilai Tanah (ZNT), kedua SPPT PBB, ketiga rapat realisasi PBB pada September lalu dan saat ini rapat evaluasi dan optimalisasi realisasi PBB-P2.

Target PBB di Kota Lubuklinggau yang tersebar di delapan kecamatan dan 72 kelurahan senilai Rp 22,5 Milyar.

Sementara diantaranya masih banyak masyarakat yang belum membayar PBB sehingga menumpuk menjadi piutang. Maka dari itu targetnya piutang harus selesai.

BACA JUGA:PJ Wali Kota Lubuklinggau H Koimudin Hadiri Rakerda Kwarda Gerakan Pramuka Sumsel

Pihaknya terus berupaya agar target tersebut tercapai diantaranya membuat SKK bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, program pemutihan pajak serta menghimbau para camat dan lurah untuk membantu mensosialisasikan dalam rangka optimalisasi realisasi penerimaan pajak.

Selain itu, diberikan juga Insentif kepada Ketua RT dalam penyampaian SPPT PBB tahun 2024 target sampai dengan akhir tahun adalah 30,000 lembar SPPT.

Adapun rencana Insentif yang diberikan kepada Ketua RT sebesar Rp 2.500/SPPT terbayarkan.

Pj Wali Kota, H Koimudin mengapresiasi pihak Bapenda, kecamatan, kelurahan sampai RT karena telah aktif dalam optimalisasi penerimaan PBB khususnya pencapaian tertinggu penerimaan PBB-P2.

BACA JUGA:Pj Wali Kota Lubuklinggau H Koimudin Lepas Peserta Sepeda Santai

Dia menerangkan, berdasarkan pengalaman, lurah yang aktif dan sering terjun ke masyarakat biasanya pencapaiannya tinggi. 

Maka dari itulah ia menghimbau kepada camat, lurah berserta RT untuk lebih aktif dan kompak dalam menjalankan tugas.

Dalam rapat itu juga, ia mendengarkan keluhan dan kendala dari para lurah yang penerimaan PBB nya termasuk kategori rendah. 

Dia juga membahas mengenai jual beli tanah yang berasal dari kantor notaris sedapatnya melibatkan atau diketahui oleh pemerintah setempat.

Sumber: