Suara Global Selatan Tentang Diplomasi Ukraina

PALPRES.COM- Pada tanggal 15 dan 16 Juni 2024 telah diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian yang di selenggarakan di Swiss, yang mempertemukan para kepala negara, pemerintahan, dan organisasi, yang bertujuan mengembangkan pemahaman bersama tentang jalan menuju perdamaian di Ukraina. KTT Perdamaian di Swiss ini merupakan kelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang telah diselenggarakan di Kopenhagen, Jeddah, Malta, dan Davos.

Meskipun Presiden Swiss Viola Amherd menegaskan bahwa pertemuan puncak tersebut merupakan "langkah pertama" menuju terciptanya perdamaian abadi, sebagaimana dijelaskan oleh pemerintah Swiss sebelumnya, yaitu pertemuan tersebut dalam rangka mendorong dialog global guna meningkatkan prospek solusi yang dinegosiasikan di masa mendatang, namun kenyataannya KTT tersebut lebih didominasi kepentingan negara-negara Barat bahkan NATO. 

Terlebih lagi Ukraina dalam pertemuan tersebut bersikeras mengajukan sepuluh poin yang ditujukan untuk meraih dukungan yang luas bagi negara-negara yang hadir termasuk negara-negara Afrika. Meskipun tidak semua dari sepuluh poin tersebut masuk dalam agenda pertemuan di Swiss, namun nampaknya sepuluh poin tersebut merupakan transformasi tersamar sebagaimana dari tiga poin yang ditetapkan sebagai fokus pembahasan dalam KTT di Swiss, yaitu keamanan nuklir, keamanan pangan, dan pembebasan tawanan perang dan anak-anak Ukraina yang diculik.

Ketiga poin ini diidentifikasi sebagai topik dengan dalih dapat menghasilkan keterlibatan positif dari berbagai negara dengan berbagai tingkat dukungan untuk Ukraina. Topik keamanan nuklir dan keamanan pangan sebagai alasan memiliki implikasi global yang besar, dan sentralitasnya dalam KTT tersebut, dengan harapan semakin meningkatknya peluang negara-negara yang kurang vokal dalam mendukung Ukraina akan bersedia terlibat, khususnya negara-negara non-Barat. Indikasi adanya transformasi kepentingan Ukraina tersebut terlihat dari pernyataan Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba yang menyatakan bahwa penyampaian tiga poin tersebut merupakan taktik dan strategi yang tidak menyimpang dari sepuluh poin formula perdamaian yang diajukan Ukraina.

BACA JUGA:Edisi Spesial, Kantor Pos Ukraina Rilis Prangko Wajah Presiden Prabowo, Siapa Pencetusnya?

Salah satu tujuan Swiss dan Ukraina untuk pertemuan puncak ini adalah kehadiran maksimal dari seluruh dunia, dengan fokus pada negara-negara berkembang dan negara-negara lain di luar sekutu terdekat Ukraina. Dengan tidak diundangnya Russia dalam KTT ini sudah memberikan indikasi adanya keberpihakan yang diciptakan untuk menjejali para peserta KTT yang hadir, padahal sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa konflik Ukrania adalah sebagai perang hybrida antara dua kekuatan global, sehingga tidak mengherankan banyak negara yang absen termasuk Tiongkok.

Dokumen KTT Perdamaian Ukraina ini akhirnya ditandatangani oleh 80 negara dari 92 yang hadir. Namun Armenia, Bahrain, Brasil, Takhta Suci Vatikan, India, termasuk Indonesia, Libya, Meksiko, Arab Saudi, Slovakia, Afrika Selatan, Swiss, Thailand, dan Uni Emirat Arab tidak menandatanganinya. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rolliansyah Soemirat, Indonesia tidak ikut menandatangani dokumen tersebut, karena proses perdamaian terkait Ukraina hanya mungkin terjadi jika semua pihak yang terlibat dalam konflik terwakili. 

Di kalangan dalam negeri Swiss pun terjadi pro-kontra mengenai keterlibatan Swiss dalam penyelenggaraan KTT tersebut. Seorang pemimpin nasionalis Swiss, Nils Fiechter mengkritik keras KTT Perdamaian Ukraina yang diadakan Swiss untuk menekan Rusia agar mengakhiri perang di Ukraina. Ia menyebutnya KTT tersebut memalukan. Kritik ini mencerminkan pandangan bahwa KTT tersebut merusak tradisi netralitas Swiss. Partai Rakyat Swiss (SVP), kelompok terbesar di majelis rendah parlemen, menekankan netralitas adalah bagian penting dari kemakmuran Swiss, dan telah menginisiasi referendum untuk menanamkan prinsip ini dalam konstitusi. Para tokoh terkemuka di partai ini berpendapat Swiss seharusnya tidak mengadakan konferensi tanpa kehadiran Rusia. 

Pertemuan KTT Perdamaian Ukraina di Swiss, yang dihadiri 92 negara, tanpa mengundang Rusia.

Nils Fiechter mengatakan pemerintah Swiss telah tunduk pada tekanan internasional dengan tidak mengundang Rusia. Ia menganggap hal ini sebagai lelucon dan memalukan bagi Swiss, karena Swiss telah membiarkan Ukraina menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh diundang ke konferensi tersebut dan mengubahnya menjadi pertunjukan Presiden Zelensky. Selanjutnya ia menilai bahwa sekarang Swiss dalam bahaya besar, karena telah membiarkan negaranya terlibat dalam perang dunia.

Hal ini terbukti dengan sikap Kremlin yang menggambarkan bahwa Swiss secara terbuka telah bermusuhan dan tidak layak menjadi mediator dalam upaya perdamaian, terutama karena mengadopsi sanksi Uni Eropa terhadap Moskow.

Perjuangan Ukraina melawan Rusia tidak terbatas di medan perang. Keterlibatan diplomatik, opini global, dan perhatian internasional semuanya dilancarkan untuk mempengaruhi kemampuan Ukraina untuk terus melawan agresi Rusia. KTT tersebut menawarkan Ukraina dan sekutunya kesempatan untuk menunjukkan solidaritas dari seluruh dunia dan forum untuk menyoroti dampak perang dan kejahatan Rusia terhadap negara-negara di luar Ukraina. Ini terjadi pada saat yang kritis, karena perang di Timur Tengah telah mendominasi berita utama, dan Ukraina menghadapi situasi berbahaya di medan perang.

Bila ditelaah secara sekilas tiga tema yang mencakup keselamatan nuklir, keamanan pangan, dan pertukaran tahanan, semuanya jelas-jelas merupakan kepentingan negara-negara Barat yang terdampak dengan perang tersebut, sedangkan masalah sanksi-sanksi seperti embargo ekonomi bahkan rute-rute penerbangan yang dilancarkan negara-negara Barat terhadap Rusia tidak dibahas sama sekali. Fokus sempit pada tiga poin dari rencana perdamaiannya juga memberi Ukraina peluang lebih besar untuk melibatkan negara-negara yang lebih dekat dengan Rusia.

Poin-poin yang dipilih memberi kesempatan bagi negara-negara untuk menyetujui prinsip-prinsip Ukraina, meskipun hanya sebagian pada awalnya, dan mulai menerapkan beberapa format yang memungkinkan tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan syarat-syarat yang dapat disetujui dan diberlakukan oleh Ukraina.

Sumber: