5 Pasal Kontroversi dan Multitafsir RUU Perampasan Aset, Ini Penjelasan Prof. Dr. Harris Arthur Hedar

JAKARTA, PALPRES.COM - RUU Perampasan Aset yang akan disahkan mendapat sorotan luas. 

Sebab Rancangan Undang-Undang (RUU) yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh negara untuk melawan korupsi dan kejahatan luar biasa itu bisa disalahgunakan. 

Hal ini karena adanya beberapa pasal yang kontroversi dan multitafsir.

Demikian dijelaskan Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, Guru Besar Universitas Negeri Makassar.

BACA JUGA:Terbukti Bersalah Gunakan Ijazah Palsu, Warga Pematang Panggang Minta Kades Dibebaskan dari Jeratan Hukum

BACA JUGA:Kejari Lubuklinggau Musnahkan Barang Bukti Berkekuatan Hukum Tetap, Berikut Rinciannya

Menurut Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), RUU Perampasan Aset ini punya tujuan mulia. 

5 Pasal Perlu Dicermati

Tetapi ada 5 pasal yang harus dicermati karena hukum bisa menjadi menakutkan daripada fungsi melindungi. 

Ini bisa menurunkan kepercayaan rakyat terhadap hukum dan negara. Sebelum disahkan, sebaiknya pasal-pasal tersebut diperbaiki.

BACA JUGA:Kejari Lubuklinggau Musnahkan Barang Bukti Berkekuatan Hukum Tetap, Berikut Rinciannya

BACA JUGA:Rakor Pengendalian Inflasi, BPS Laporkan Dinamika Harga Pangan di Daerah

“Pasal 2 mendalilkan negara bisa merampas aset tanpa menunggu putusan pidana. 

Masalah yang timbul adalah menggeser asas praduga tak bersalah. 

Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)--SMSI

Sumber: smsi