Ilustrasi tenaga honorer saat memperjuangkan nasibnya

PALPRES COM Surat Edaran SE Penghapusan Honorer yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi KemenPAN RB memicu polemik berkepanjangan Sejumlah pemerintah daerah tidak setuju dengan penghapusan honorer karena minimnya anggaran daerah Beberapa daerah bahkan menyebut SE penghapusan honorer yang diterbitkan tanggal 31 Mei itu memicu masalah baru jika tidak segera diselesaikan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Bolsel H Iskandar Kamaru mengungkapkan berat rasanya bila harus menghapus honorer Itu karena pihaknya masih membutuhkan tenaga honorer Bupati Iskandar Kamaru menawarkan solusi para honorer itu diangkat jadi PNS saja Kalau diangkat menjadi PPPK Pemda kesulitan dengan gaji dan tunjangan Masalah pengangkatan PPPK ini ada di anggaran gaji Kalau ditanggung pusat kami dengan senang hati mengusulkan seluruh honorer di Bolsel jadi PPPK kata Bupati Iskandar Hal serupa terjadi Pemkab Nias Barat Kami tidak menolak melaksanakan kebijakan pemerintah pusat tetapi mohon ada pertimbangan bagi wilayah yang pendapatan asli daerah PAD nya minim kata Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia kepada JPNN com Minggu 5 6 Wabup Era Era Hia mengungkapkan dari tiga solusi yang ditawarkan pemerintah pusat Pemkab Nias Barat lebih condong ke CPNS dibandingkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK apalagi outsourcing Jika merekrut CPNS pemda tidak lagi memikirkan soal gaji dan tunjangan Sangat berbeda dengan PPPK yang saat ini masih polemik Wabup Era Era Hia mengatakan minimnya dana Kabupaten Nias Barat berimbas pada pengangkatan PPPK 2021 Sampai saat ini sekitar 600 guru belum diberikan SK PPPK karena terganjal masalah gaji Makanya kami mengusulkan agar pemerintah pusat membuka rekrutmen CPNS saja bagi para honorer ini bebernya Mengenai regulasinya Wabup Era mengatakan semuanya bisa diubah Ini demi penyelesaian masalah honorer JPNN FAJAR