3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK.
4. Pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.
5. Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19.
BACA JUGA:8 Cara Cek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan, Khusus Pemegang KIS Ada Dana PKH Rp3.000.000
6. Bukan pejabat negara, pemimpin dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI atau Polri.
7. Bukan merupakan kepala desa dan perangkat desa dan direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.
8. Maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga yang boleh mendaftar Kartu Prakerja.
9. Pendaftaran akan dilaksanakan secara serentak dan online melalui situs resmi www.prakerja.go.id.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekomian, Airlangga Hartarto memberikan bocoran terkait jadwal pendaftaran Kartu Prakerja tahun 2023.
Pemerintah telah menganggarkan Rp5 Triliun untuk program Kartu Prakerja dengan jumlah sasaran 1,5 juta penerima.
Untuk insentif yang diberikan tahun ini besarannya lebih besar dibandingkan tahun 2022 yakni sebesar Rp4,2 juta.
Insentif tersebut dibagi dalam bentu biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600 Ribu yang diberikan 1 kali, lalu insentif survei sebesar Rp 100 Ribu untuk 2 kali pengisian survei.
BACA JUGA:Gercep! Hanya Modal KTP, Pemilik Kartu BPJS Kesehatan Bisa Dapat Saldo DANA Rp4.200.000
Untuk jumlah anggaran dan kuota yang disampaikan pemerintah tersebut adalah jumlah yang diberikan salam kurun waktu 1 tahun di tahun 2023 mendatang.
Namun jumlah tersebut bisa saja bertambah seiring jalan di tahun 2023 nanti sama seperti di tahun 2022.