Gubernur Malut yang Terjaring OTT KPK dari Partai Apa? PKS Tegaskan Bukan Kadernya

Terungkap dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim penindakan KPK berhasil mengamankan 15 orang yang terdiri dari Gubernur Maluku Utara serta beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan beberapa orang pihak swasta. 

BACA JUGA:Libur Nataru, Pertamina Siapkan 16 SPBU Kantong di Jalur Mudik dan Wisata

BACA JUGA:Gaet Kontraktor asal Korea, Proyek Bendungan Multifungsi di Lebak Banten Habiskan Dana APBN Rp1,3 Triliun

Diduga, penindakan tangkap tangan KPK di Maluku Utara ini terkait adanya dugaan suap jual beli jabatan dan juga proyek pengadaan barang dan jasa yang ada di Maluku Utara. 

"Hingga saat ini tangkap tangan masih terus berproses, sehingga jumlah yang ditangkap nanti tentu saja bisa bertambah," ujar Ali Fikri. 

Saat ini, semua orang yang diamankan dalam OTT tersebut tengah menjalani pemeriksaan secara intensif. 

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status 15 orang yang sudah diamankan tersebut. 

"Selengkapnya nanti akan kami sampaikan setelah memastikan seluruh proses kegiatan selesai," ujar Ali. 

Selanjutnya, Ali membenarkan bahwa ada upaya melakukan penggeledahan di rumah jabatan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang ada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, pada Senin 18 Desember 2023 kemarin.

Namun, hingga saat ini belum diketahui apa saja yang sudah disita oleh tim penyelidik dan penyidik KPK dari rumah dinas tersebut. 

Selain di kediaman Gubernur Maluku Utara, penyidik dan penyelidik KPK juga melakukan penggeledahan sejumlah lokasi lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yakni Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), dan juga Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). 

Lalu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), termasuk ruang kerja Abdul Gani Kasuba yang ada di Sofifi, Maluku Utara.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan jika pihaknya melakukan tangkap tangan terhadap sejumlah orang yang tengah melakukan dugaan jual beli jabatan. 

"Diduga ada tindak pidana korupsi lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa," kata Ghufron, Senin 18 Desember 2023. *