JAKARTA, PALPRES.COM - Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) mempunyai peranan penting untuk memaksimalkan serapan APBD.
Di Tahun Anggaran (TA) 2024 ini, Pj Bupati Apriyadi Mahmud melakukan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola PBJ yang baik.
Salah satu upaya konkret tersebut dilakukan Pj Bupati Apriyadi dengan meminta pendampingan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI yang dalam kesempatan ini mendatangi langsung Kantor LKPP RI di Jakarta, Jumat 12 Januari 2024.
"Kunjungan kerja ke LKPP ini dalam rangka konsultasi dan koordinasi selain terkait optimalisasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar semakin kredibel, berkualitas dan mempercepat menggerakkan ekonomi daerah, juga antisipasi berbagai tantangan sekaligus hambatan yang akan muncul dikemudian hari," ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud.
BACA JUGA:Ajukan KUR BRI 2024 Rp50 Juta, Berikut Syarat dan Nominal Angsurannya
BACA JUGA:Wow Keren, Ada Sandy Walsh di antara 24 pemain Piala Asia 2023, Ini Sebuah Kehormatan!
Menurutnya, ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama mengenai komitmen Pemkab Muba, untuk terus meningkatkan percepatan pembangunan pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola PBJ yang baik.
"Kami selalu berkomitmen laksanakan tata pemerintahan yang baik dan bersih "Good Governance and Clean Government, dengan kontrol dan pengawasan dalam menjalankan fungsinya dapat bimbingan dan pendampingan dari LKPP ini kaitan dengan adanya perubahan aturan dan regulasi pengadaan barang dan jasa," jelas Apriyadi
Ia mengungkapkan keinginannya agar di tahun 2024 ini percepatan penyerapan APBD, bertujuan supaya bisa menggerakkan ekonomi daerah dan hasil pembangunannya bisa segera terlaksana langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Untuk percepatan penyerapan anggaran ini kami membutuhkan dukungan vokasi dalam hal sertifikasi uji komptensi, pembinaan SDM dan juga pemberian arahan, terutama peningkatan kompetensi SDM bidang pengadaan barjas pemerintah," terangnya.
Kemudian, Apriyadi meminta kepada LKPP RI agar tak henti hentinya memberikan dukungan pendampingan tata kelola PBJ yang lebih cepat, murah dan lebih mutakhir dalam proses pengadaan barang dan jasa saat ini.
"Mudah-mudahan Muba terus berproses menjadi piloting e-katalog, sinkron program dan sinkron kebijakan antara Pemkab Muba dengan LKPP," ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta didampingi Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Fendy Dharma Saputra merespon positif inisiatif Bupati Muba dalam percepatan pembangunan dapat memenuhi target dan jika diperlukan tim LKPP siap dampingi.