Akan tetapi, dalam perjalanannya, tidak sedikit kita temui orang miskin (pra sejahtera) yang belum merasakan manfaat dari banyaknya bansos tersebut.
BACA JUGA:Gerak Cepat Pj Gubernur Agus Fatoni Salurkan Bantuan, Bantu Korban Banjir di Muratara
BACA JUGA:400 Lampu Jalan di Alang-Alang Lebar Diperbaiki, Ratu Dewa Pastikan Palembang Terang
Malah sebaliknya, ada juga orang yang sudah berkecukupan mestinya tidak mendapatkan bansos malah dapat, serta dalam waktu yang sangat lama.
Beragamnya jenis bantuan sosial yang ada, ternyata bantuan regular yang telah lama berjalan pun pada implementasinya sering tidak tepat sasaran.
Salah satu contohnya adalah bansos PKH (Program Keluraga Harapan).
Lalu kenapa hal ini bisa terjadi?
BACA JUGA:Simbol Perlindungan dan Keberuntungan, Inilah Khasiat Khusus Batu Akik Kebal Api, Sudah Punya?
BACA JUGA:Mobil SUV Listrik Terbaru 2024, Mirip Suzuki Jimny dengan Harga Dibawah 200 Juta
Berikut penjelasan yang telah kami rangkum dari berbagai sumber.
Kurang update data DTKS Oleh Pemerintah Daerah
Seperti diketahui sejak April 2021, Kementerian telah mengambil kebijakan untuk menggunakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sebagai acuan dalam pemberian bantuan sosial.
DTKS yang dikelola oleh Pusat Data Kemensos ini dijadikan data acuan, dalam program penanganan fakir miskin dan penyelengaraan kesejahteraan sosial.
BACA JUGA:5 Cara Mudah Membuat Masker dari Bahan Alami, Kulit Cerah dan Glowing
BACA JUGA:RESMI! BLT Kemiskinan Ekstrem Lanjut di 2024, hanya Untuk 5 Kategori Ini, Per KK Dapat Rp900.000
Lebih singkatnya, setiap yang mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial harus sudah masuk didalam DTKS.