BACA JUGA:Lokasi Penyulingan Minyak Ilegal di Muba Kembali Terbakar, Ada Korban Jiwa?
Tentunya pemutakhiran data harus dilakukan melalui kesepakatan warga di tempat itu.
Melalui musyawarah desa yang disahkan oleh beberapa aparat desa.
Nah, pada kenyataannya pemutakhiran itu jarang dilakukan, karena keterbatasan dana dari pemerintahan daerah untuk melakukan proses pemutakhiran tersebut.
Menurut proses yang seharusnya, setelah data didapat lalu disahkan dan diinput ke DTKS, maka harus disahkan oleh pejabat daerah sekurang-kurangnya kepala dinas dan bupati.
BACA JUGA:Tampil Lebih Prestius dan Mewah, Honda Forza 250 Kini Ada Promo Harga di Januari 2024!
BACA JUGA:5 Brand Skincare Terbaik Indonesia Tembus Pasar Dunia, Tersohor hingga Mancanegara
Akan tetapi masih banyak didapati daerah, yang sama sekali tidak melakukan update data kemiskinan di DTKS tersebut.
Lebih tepatnya dengan persentase pemutakhiran yang kecil.
Lalu bagaimana bisa data akan berubah jika update tidak pernah terjadi.
Hasilnya, tidak sedikit bansos tidak tepat sasaran.
BACA JUGA:12 Cara Membedakan Batu Akik Kecubung Tanduk Asli Atau Palsu
BACA JUGA:Dijuluki Kota Emas Hijau, Inilah Fakta Menarik Kota Jember Jawa Timur, Kamu Tahu?
Mungkin pas pendataan warga tersebut memang miskin akan tetapi bisa jadi dua tahun, kemudian mereka mengalami kenaikan dari segi peningkatan penapatan dan ekonomi.
Sehingga ketika ada penambahan kuota penerima bantuan PKH maupun BPNT nama mereka masuk.
Karena memiliki kategori, dan juga NIK dan KK mereka tidak bermasalah alias padan di Dukcapil.