PALPRES.COM - BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 resmi dihapus dengan diganti Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) guna memastikan seluruh peserta mendapatkan ruang perawatan sesuai standar pemerintah.
Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan baru yang mengatur penghapusan kelas pelayanan kesehatan 1, 2, dan 3.
Ketentuan penghapusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres).
Peraturan ini mengatur bahwa kelas yang sebelumnya berlaku di BPJS Kesehatan diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
BACA JUGA:Keren, Mitra Binaan PEP Subang Field Tampilkan Produk Green Textile di Ajang IPA Convex 2024
BACA JUGA:IKN Sedot APBN Rp90,4 Triliun, Segini Progres Hunian ASN di Kalimantan Timur
KRIS merupakan standar minimal pelayanan rawat inap yang tersedia bagi peserta BPJS Kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan, Perpres Nomor 59 Tahun 2024 mengatur penyederhanaan standar BPJS kelas pelayanan kesehatan.
Penyederhanaan ini dilakukan dengan gagasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan BPJS dan memastikan seluruh peserta mendapatkan ruang perawatan sesuai standar pemerintah.
Direktur Departemen Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan "KRIS memiliki 12 kriteria, antara lain kepadatan komponen bangunan, ventilasi, penerangan, perlengkapan tidur, suhu ruangan, kamar mandi, saluran keluar oksigen, dan ruang tetap," jelasnya.
BACA JUGA:Peroleh Keuntungan Rp503 Miliar Tahun 2023, Elnusa Bagi-Bagi Deviden Rp201 Miliar di RUPS Tahunan
Presiden Jokowi meminta seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menerapkan sistem KRIS paling lambat tanggal 30 Juni 2025.
Nadia mengatakan, "saat ini terdapat 2.000 rumah sakit yang memenuhi standar KRIS. Namun, masih ada sekitar 200 rumah sakit yang jauh dari memenuhi standar."
Sebelum standardisasi berlaku, Pak Budi mengimbau masyarakat menunggu regulasi teknis sistem pelayanan.